Selamat

Kamis, 1 Desember 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

25 November 2022

20:51 WIB

Pengamat: Putusan WTO Soal Nikel Tidak Turunkan Minat Investasi

Indonesia akan mengajukan banding atas putusan WTO menyusul kekalahan dalam sengketa gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa.

Editor: Fin Harini

Pengamat: Putusan WTO Soal Nikel Tidak Turunkan Minat Investasi
Ilustrasi hilirisasi nikel. Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). ANTARA FOTO/Jojon

JAKARTA - Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel tidak akan menurunkan minat investasi di sektor tersebut.

“Saya optimis tidak (menurun minatnya), karena Indonesia kan mau membangun ekosistem industri yang saling terkait. Artinya pasar bijih nikel di hilirnya ada, hilirisasinya juga sudah banyak. Begitu juga hasilnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia prospektif,” kata Fahmy dilansir dari Antara, Jumat (25/11).

Meski demikian, ada tiga syarat yang setidaknya harus diperhatikan pemerintah Indonesia agar minat investasi di sektor tersebut tidak surut.

Pertama, yaitu terus menggenjot pengembangan hilirisasi nikel termasuk mengembangkan ekosistem mulai dari penambangan bijih nikel hingga mobil listriknya.

“Ekosistem mulai dari bijih nikel sampai mobil listrik sudah terbentuk, ini sudah jalan. Saya yakin dalam satu-dua tahun ke depan akan semakin lengkap. Itu akan menarik bagi investor untuk masuk, apakah investasi atau pengolahan produk turunan atau bahkan masuk ke industri baterai dan mobil listriknya. Artinya ada prospek bagi pasar,” katanya.

Kedua, pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal untuk menggenjot pengembangan industri hilirisasi nikel. Insentif fiskal termasuk pembebasan pajak hingga bebas impor peralatan untuk pengembangan industri.

“Apalagi kita punya bahan baku dalam jumlah besar. Bijih nikelnya saja sudah punya daya tarik sendiri,” katanya.

Kemudian, lanjut Fahmy, yaitu menciptakan iklim investasi yang mendukung, salah satunya dengan mempermudah perizinan hanya di satu pintu. Menurutnya, meski sudah ada OSS, saat ini proses perizinan masih panjang dan berjenjang, belum lagi perizinan di daerah.

“Ini harus diperbaiki, seperti komitmen Presiden Jokowi untuk membuat izin di satu pintu. Kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin industri ekosistem industri nikel sampai dengan mobil listrik akan bisa jalan dengan baik,” katanya.

Banding ke WTO
Fahmy menambahkan, Indonesia masih memiliki waktu 1-2 tahun untuk mengajukan appeal atau banding atas kekalahan di WTO. “Menurut saya waktu tersebut perlu dimanfaatkan menggenjot ekosistem pengembangan nikel,” katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (21/11) lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas putusan WTO yang menyatakan bahwa Indonesia kalah dalam sengketa gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa.

Dalam putusan WTO itu dinyatakan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

“Pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk appeal atau banding," kata Arifin Tasrif.

Arifin mengatakan pemerintah akan mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel dengan cara mempercepat proses pembangunan smelter di dalam negeri.

Fahmy menilai putusan WTO tersebut harus bisa jadi cambuk buat pemerintah agar bisa segera menggenjot pengembangan hilirisasi nikel sekaligus ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah cukup berhasil membangun ekosistem hilirisasi nikel sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan.

Produk hilirisasi itu termasuk sejumlah produk stainless steel hingga bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Maka menurut saya, selama menunggu keputusan hasil banding, tetap saja larangan ekspor tidak perlu dicabut, hilirisasi juga dipercepat, juga produksi produk turunan dipercepat sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dan memperkuat ekosistem produk nikel sampai mobil listrik,” katanya.

Dengan berkembangnya ekosistem hilir produk nikel di dalam negeri, diharapkan akan dapat menyerap produksi nikel sehingga mendongkrak harga bijih nikel di dalam negeri meningkat dan mencapai keekonomian sebagaimana harga di luar negeri.

“Kalau harga keekonomian bisa dicapai, maka mereka (pengusaha nikel) akan menjual ke dalam negeri karena harganya yang sudah terbentuk,” katanya.

Pada akhirnya, lanjut Fahmy, ketika memang Indonesia kembali kalah dalam banding, Indonesia telah siap jika harus mengikuti aturan untuk kembali membuka kran ekspor bijih nikel.

“Jadi  putusan WTO itu bukan kiamat bagi kita karena ekosistem nikel tadi sudah terbentuk. Kemudian jika diputuskan Indonesia tetap harus mengekspor dalam bentuk bijih, karena dibuka aksesnya dengan mekanisme pasar, maka harga yang terbentuk dalam bijih nikel baik yang diekspor maupun di dalam negeri, harganya sama,” ungkapnya.

Dengan mekanisme pasar, pengusaha nikel dalam negeri tentu akan lebih memilih memasok nikel untuk dalam negeri ketimbang ekspor dengan pertimbangan risiko dan biaya pengiriman yang tidak kecil.

Maka, menurut Fahmy, pemerintah perlu menjaga agar nikel tetap bisa diekspor tapi dengan harga pasar dengan terus mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER