Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|16:32 WIB

Pengamat: Pajak Karbon Berpotensi Tekan Daya Beli Masyarakat

Pungutan atas emisi karbon dinilai memiliki efek berganda yang signifikan

Oleh: Fin Harini

ImageIlustrasi asap pekat keluar dari cerobong pabrik pengolahan kelapa sawit di Siak, Riau. ANTARAFOTO/Bayu AA

JAKARTA – Pengamat kebijakan energi Fabby Tumiwa mengatakan rencana implementasi pajak karbon berpotensi menekan daya beli masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Pungutan atas emisi karbon dinilai memiliki efek berganda yang signifikan.

"Pemulihan ekonomi pascacovid-19 pasti membutuhkan waktu lama. Kalau ekonomi baru mau pulih, namun pajak karbon ini diberlakukan bisa menjadi penghambat," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Jakarta, Rabu (15/9), dilansir dari Antara.

Menurutnya, pajak karbon yang akan dikenakan kepada produsen atau menyasar sisi produksi ini, memiliki konsekuensi berupa peningkatan harga produk manufaktur.

Sejalan dengan itu, kata dia, maka produsen akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen dengan mengerek harga jual barang. Artinya, masyarakat menjadi pihak terakhir yang harus menanggung beban pajak karbon tersebut.

Menurut Fabby, kebijakan ini juga berpotensi menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha di dalam negeri karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal.

"Harus dipikirkan dampak dari kebijakan ini kepada industri-industri tertentu, karena industri yang terkena harus mempersiapkan diri," kata Fabby.

Kebijakan ini juga tidak selaras dengan strategi pemerintah untuk menyehatkan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pengembangan UMKM. Jika pajak karbon diterapkan, akselerasi UMKM dikhawatirkan terhambat karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ongkos produksi yang dikeluarkan.

Sebelumnya Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan pajak karbon akan diterapkan pada waktu yang tepat dengan besaran pungutan yang tidak membebani pelaku usaha.

“Akan dipilih sektor tertentu yang kontribusinya besar dan cukup siap untuk dipungut pajak karbon. Serta akan dikaitkan dengan insentif non fiskal agar memberi daya dukung lebih kuat bagi investasi dan transformasi ekonomi,” kata Prastowo.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang memetakan berbagai pungutan yang bertujuan mengurangi emisi karbon, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak daerah. Ketentuan ini akan diintegrasikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya ke depan.

“Ini pentingnya mendesain bagaimana formulasi pajak karbon yang efektif untuk mencapai tujuan, tapi sekaligus tidak menjadi beban dengan pajak berganda,” kata Prastowo.

Terdapat dua skema atau alternatif yang dapat dijadikan kebijakan untuk pemungutan pajak karbon yang disiapkan pemerintah, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan negara seiring dengan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Skema pertama yaitu mengadakan pungutan pajak karbon dengan menggunakan instrumen perpajakan yang sudah tersedia saat ini. Sedangkan skema kedua, dengan membentuk suatu instrumen baru, yaitu adanya kebijakan tersendiri mengenai pajak karbon di Indonesia.

Namun, penerapan skema ini tengah mengerucut kepada alternatif kedua, mengingat pemerintah sedang berencana untuk menetapkan instrumen baru pungutan pajak dalam revisi dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Topang Daya Saing
Di sisi lain, penerapan pajak karbon yang sedang direncanakan pemerintah dinilai dapat mendorong perwujudan ekonomi rendah karbon dan menjaga daya saing industri Indonesia.

Minggu (12/9), Pendiri Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono mengatakan pasar dunia saat ini sudah bergerak dalam pengembangan ekonomi rendah karbon di segala lini. Ekonomi rendah karbon juga menjadi pertimbangan dalam hubungan perdagangan bilateral dan multilateral.

Sebagai contoh, Uni Eropa, telah memulai diskusi dengan Parlemen Eropa mengenai implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang menyatakan produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa akan mengalami penyesuaian harga, sesuai dengan tingkat emisi karbon yang terkandung dalam produk tersebut.

"Penyesuaian juga menyangkut apakah negara asal produk tersebut sudah mengatur nilai ekonomi karbon," katanya.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya nilai ekonomi karbon bagi daya saing sektor industri. Ia juga menilai, Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk menunda penerapan nilai ekonomi karbon.

Selain itu, tambah dia, terdapat pergeseran konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini. Daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa.

"Menunda penerapan nilai ekonomi karbon dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia sebenarnya kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini," kata Eddie.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA