Pengamat Nilai Perombakan Direksi KAI Sarat Unsur Kepentingan Politik

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran Dewan Direksi dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk pergantian posisi Direktur Utama dari Didiek Hartantyo ke Bobby Rasyidin.

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai keputusan untuk merombak Dewan Direksi dan Komisaris PT KAI tak berhubungan dengan penguatan kinerja perusahaan. Pasalnya, PT KAI sampai saat ini masih menjadi salah satu BUMN dengan kinerja apik.

PT KAI dalam laporan keuangan (unaudited) semester I/2025 lalu berhasil meraup laba bersih di kisaran Rp1,28 triliun, atau lebih besar dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,06 triliun.

Adapun untuk sepanjang 2024, PT KAI tercatat mengantongi laba bersih Rp2,4 triliun, tumbuh 31% dari capaian laba tahun 2023 di angka Rp1,82 triliun. Sementara untuk total pendapatan, berhasil tumbuh 29,39% dari Rp27,76 triliun tahun 2023 menjadi Rp35,92 triliun tahun lalu.

"Karena itu, perombakan besar-besaran di pengurus KAI, nuansanya lebih banyak politis ketimbang pertimbangan kinerja. Rasanya, ini yang disembunyikan oleh Danantara maupun Kementerian BUMN," tegas Herry Gunawan saat berbincang dengan Validnews, Rabu (13/8).

Herry juga menilai perombakan jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI sangat tergesa-gesa jika didasarkan pada alasan insiden KA Argo Bromo Anggrek. Sebagai informasi, terdapat insiden anjloknya rangkaian KA Argo Bromo Anggrek di emplasemen Stasiun Pegaden Baru pada 1 Agustus 2025 yang lalu.

Baca Juga: Kolonel TNI Ini Resmi Diangkat Jadi Bos PT Timah Tbk

Terlebih, imbuh Herry, perombakan dilakukan menggunakan sistem 'bedol desa' dengan total 4 Komisaris dan 5 Direksi yang dilengserkan.

"Kalau pergantian model bedol desa terhadap Direksi dan Komisaris KAI karena anjloknya Argo Bromo Anggrek, menurut saya kebijakan itu tergesa-gesa," ucap dia.

Bahkan, dia mengakui ada aroma 'bagi-bagi kue' dalam kebijakan perombakan Direksi dan Komisaris PT KAI. Kemudian, ada pula unsur kepentingan politik lain yang lebih besar, termasuk rencana konsolidasi PT KAI dengan PT LEN Industri.

Sekadar informasi, pemegang saham sepakat untuk memberhentikan Didiek Hartantyo sebagai Dirut PT KAI dan menggantinya dengan Bobby Rasyidin yang juga bukan orang baru di dunia perusahaan pelat merah.

Pasalnya sebelum mendapat mandat sebagai Direktur Utama KAI, Bobby tercatat menjadi Komisaris PT LEN Industri setelah merampungkan tugasnya sebagai Direktur Utama PT LEN Industri pada awal 2025 lalu.

Bobby Rasyidin diketahui juga sempat menduduki posisi Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk, serta Komisaris Utama PT LEN Telekomunikasi Indonesia.

"Tentu ada (bagi-bagi kue). Selain bagi-bagi kue, menurut saya ada kemungkinan keputusan politik lain yang mungkin lebih besar, misalnya merencanakan konsolidasi KAI dengan LEN. Tapi, kita lihat aja aksi korporasi KAI ke depan. Yang pasti, pergantian dengan alasan karena anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, kemungkinan itu sangat kecil," sambung Herry.

Tunggu KNKT
Tragedi anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, sambung Herry, semestinya diserahkan terlebih dahulu kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai otoritas yang berwenang untuk melakukan audit.

Setelah diaudit, KNKT bisa menyampaikan penyebab anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, diikuti rekomendasi yang bisa dijalankan. Sementara saat ini, kebijakan merombak direksi sudah diteken ketika audit KNKT masih berlangsung.

"Katakanlah misalnya nanti hasil temuan KNKT anjloknya kereta tersebut karena ada unsur kesalahan manajemen, tapi kan tidak semua jajaran Direksi maupun Komisaris yang harus diganti. Sementara yang terjadi sekarang adalah bedol desa, ini yang aneh," kata dia.

Baca Juga: Erick Thohir Rombak Direksi KAI, Bobby Rasyidin Jadi Direktur Utama

Seandainya insiden KA Argo Bromo Anggrek jadi pemantik perombakan besar-besaran Direksi dan Komisaris KAI, harusnya hal serupa dilakukan pada perusahaan pelat merah lain. Termasuk dan terutama, yang bergerak di sektor energi seperti PT PLN karena seringnya gangguan sistem kelistrikan dan berakibat pada kejadian blackout.

"Nah itu bukan hanya di PLN juga, tapi di Pertamina karena kasus oplosan BBM, atau PT Pupuk Indonesia juga karena kelangkaan pupuk. Mestinya, seluruh BUMN diperlakukan sama," pungkasnya.