Peneliti: Buka Lebih Besar Porsi Swasta di Investasi Pertanian

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk membuka peluang lebih besar bagi investasi swasta dalam pembangunan sektor pertanian di berbagai daerah. Dengan menggandeng swasta untuk infrastruktur pertanian, diharapkan akan meningkatkan produksi pangan sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada produsen, dalam hal ini petani.

"Pemerintah sebaiknya menggandeng pihak swasta dengan membuka investasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil, seperti jalur irigasi. Pihak swasta juga harus didorong untuk melakukan proses alih teknologi untuk memodernisasi sektor pertanian," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/6).

Apalagi, ia mengingatkan, ancaman krisis iklim mulai menghantui negara tropis seperti Indonesia. Dengan begitu, pengembangan riset di bidang bibit unggul juga sangat penting bagi masa depan ketahanan pangan negeri ini.

Pemberdayaan lembaga-lembaga riset di bidang tanaman pangan dan komoditas strategis lainnya, lanjutnya, dapat pula dilakukan untuk menambah insentif riset varietas bibit yang unggul dan tahan terhadap hama dan cuaca.

Di tingkat distribusi, ujar dia, pemerintah dapat membuka peluang penanaman modal asing dan domestik di bidang lemari pendingin dan penyimpanan pangan.

Menurut Food Sustainability Index 2018, Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kehilangan pangan dan tingkat limbah pangan tertinggi di dunia. Penanaman modal pada fasilitas lemari pendingin dan penyimpanan makanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pascapanen, terutama pada komoditas-komoditas pangan pokok.

"Membuka investasi bagi sektor swasta di bidang penyimpanan pangan berteknologi tinggi, dapat membantu menekan tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan yang tinggi. Termasuk bisa menstabilkan stok sepanjang tahun yang secara langsung berpengaruh kepada stabilitas harga," jelas Arumdriya.

Ia pun menambahkan masalah sistem pangan di Indonesia yang kompleks dan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor. Kebijakan pembatasan impor, masih menurut dia, dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen, dan ini berdampak negatif pada ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

Dampak ini lebih terasa di masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Untuk menjawab tantangan ini, perlu keberpihakan yang efektif dari pemerintah kepada produsen, serta kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta," ucapnya.

Lahan Pertanian
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pembangunan infrastruktur di Indonesia terkoneksi untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. 

Luluk mengatakan, integrasi pembangunan harus dilakukan lantaran terjadi penyusutan lahan pertanian.

"PR (pekerjaan rumah) kita bagaimana mengoneksikan infrastruktur yang dibangun dengan basis pertanian kita karena kita negara agraris, jangan sampai pertanian, perikanan, dan kelautan kita ada di belakang," katanya.

Misalnya, menurut dia, jangan sampai pembangunan jalan tol menerabas lahan subur pertanian. "Harus dicari jalan lain yang tidak merugikan. Itulah pendekatan yang terkoneksi," katanya.

Luluk menambahkan lahan pertanian semakin lama semakin menyusut. Dalam beberapa tahun terakhir, lahan pertanian yang tersisa tinggal 7,1 juta hektare. Dengan kondisi demikian, perlu jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi 270 juta warga negara. Di sisi lain, kondisi daerah di Indonesia bervariasi karena tidak semua bisa ditanami padi sebaik wilayah Jawa.

"Sebagian bahkan ada daerah gambut, bukan daerah cocok untuk padi. NTT, misalnya, mau pakai teknologi apapun akan butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan padi yang kapasitasnya setengah dari Jateng atau Jatim," katanya.

Sementara itu, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud belum lama ini menuturkan, porsi anggaran pertanian memang penting untuk ditingkatkan. 

Menurutnya, pertanian sewajarnya mendapat anggaran maksimal, mengingat kontribusi pertanian yang besar terhadap perekonomian nasional saat ini.

“Pangan dan pertanian menjadi salah satu motor penggerak dalam perekonomian nasional. Kalau tidak ada pertanian, pertumbuhan ekonomi kita selama pandemi Covid-19 bisa terkoreksi lebih dalam lagi,” tuturnya.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB pertanian pada tahun 2020 tetap bisa tumbuh sebesar 1,75% di tengah pandemi. Padahal di sektor lain, banyak yang justru terkoreksi.

“Kita bisa lihat sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya kira harusnya ada tambahan anggaran untuk melakukan percepatan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, kesejahteraan petani bisa meningkat jika Indonesia bisa mewujudkan pembangunan pertanian yang berkualitas. Untuk itu dibutuhkan intervensi dari pemerintah mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, hingga pendampingan.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan juga kebijakan strategis dalam rangka stabilisasi harga di tingkat petani dan konsumen. Sebab harga komoditas pertanian memang cenderung fluktuatif karena adanya siklus musim.

“Diperlukan sinergi dengan lembaga lain dan penugasan BUMN pangan untuk menjaga harga tingkat petani saat harga anjlok di musim panen raya, maupun pada saat harga naik di musim paceklik,” tandasnya.