Pemerintah Yakin Kunci Kemandirian Pangan RI Datang Dari Desa

SUBANG - Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Penguatan desa jadi salah satu basis utama kemandirian pangan.

Saat ini, pemerintah menaruh aspek ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam menunjang visi swasembada pangan tanah air.

"Kami percaya bahwa kunci kemandirian pangan nasional itu berada di desa. Oleh karena itu, dalam menguatkan swasembada pangan, kami mendukung sepenuhnya inisiatif dari semua pihak yang mendorong produktivitas dan kemandirian pangan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (14/1).

Arahan presiden, Arief menyampaikan, swasembada pangan perlu didorong dari tingkat desa, misalnya dengan pengembangan lumbung pangan. Swasembada pun dapat dimulai dari tingkat desa yang mampu menunjang ketahanan pangan secara nasional. 

"Ini penting supaya cadangan pangan masyarakat desa selalu ada, sehingga hasil panen petani pun selalu terserap," lanjutnya.

Baca Juga: HPP Gabah Naik, Pengamat Pertanyakan Kondisi HET Beras 

Berkaitan dengan itu, Bapanas/NFA telah memetakan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Berdasarkan survei klasifikasi LPM yang dilakukan sampai November 2024, total LPM yang aktif di seluruh Indonesia ada sebanyak 1.751 yang tersebar di 34 provinsi.

Spesifik, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah LPM terbanyak kedua secara nasional, yang berjumlah 189 LPM. LPM terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan 337 LPM. 

Sementara itu, petani yang ada di Kabupaten Subang sendiri telah memiliki program kerja sama Mitra Tani bersama Perum Bulog dengan total luasan mencapai 100 hektare.

LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat dan mesin pengolahan. Sistem ini dibangun untuk memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional. 

Pemerintah berharap, keberadaan CPM dapat membantu antisipasi manakala Indonesia mengalami paceklik, fluktuasi harga, dan bencana.

"Selain LPM, pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal di desa juga akan kita galakkan. Ini karena pangan lokal termasuk penting dan strategis. Kita akan dorong sepenuhnya pemanfaatan pangan lokal sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada pangan. Ini telah sesuai amanat dalam Perpres 81 Tahun 2024," jelasnya.

Baca Juga: Menko Pangan: Bulog Mulai Beli Gabah Rp6.500 Pada 15 Januari

Sebelumnya, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menjadi salah satu fokus dalam arahan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Desember 2024 lalu. Saat itu, Kepala Negara mendorong pengembangan lumbung pangan nasional hingga dapat menyentuh ke tingkat desa.

"Kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun," sebut Presiden Prabowo.

Tidak Impor Beras
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, semangat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan. Pernyataan ini diperkuat dengan rencana pemerintah untuk tidak mengimpor beras.

"Ini baru tiga bulan, (tapi) kita sudah putuskan tidak impor beras. Bapak Presiden bilang semangat dulu, kerja keras dulu, usaha dulu. Jangan sedikit-sedikit impor," beber Zulhas dalam kesempatan sama.

Menko Zulkifli juga mewanti kepada Bulog, Gubernur, Bupati, TNI, hingga Polri untuk mengawal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani yang meningkat pada 15 Januari 2025. Presiden Prabowo, sambungnya, meminta semua pihak dapat mengawal program swasembada pangan bisa terlaksana secepatnya.

"Presiden memerintah (harga gabah petani) Rp6.500 (kg), tolong dikawal... Tanggal 15 (Januari) baru berlaku... Petani harus terima gabah, kata Bapak Presiden Rp6.500 tidak boleh kurang," sambungnya.