Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR Untuk UMKM Capai 30%

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penyaluran kredit perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM pada tahun 2024, bisa meningkat menjadi 30%. Bersamaan dengan peningkatan target tersebut, pemerintah juga menambah alokasi dana KUR dari Rp373 triliun di tahun ini, meningkat menjadi Rp460 triliun pada tahun depan.

"Saat ini, penyaluran KUR untuk UMKM baru berkisar 20-an% dari total penyaluran KUR," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki seperti dikutip Antara, Sabtu (5/11). 

Dalam rangka meningkatkan capaian penyaluran KUR untuk UMKM, kata dia, pemerintah juga mendorong bank menggunakan pendekatan teknologi.

"Karena saat ini ada yang memberikan pinjaman tanpa agunan. Tetapi pencatatan keuangan pelaku UMKM yang hendak diberi pinjaman, juga harus dilakukan secara digital agar bisa dianalisa kelayakannya. Sehingga perbankan juga tidak khawatir memberi pinjaman," ujarnya.

Dia mengakui, kemudahan akses permodalan lewat perbankan bagi pelaku UMKM memang masih menemui kendala. Misalnya saja, secara regulasi, kata dia, penyaluran KUR hingga plafon pinjaman Rp100 juta seharusnya bisa dilakukan tanpa agunan. Kenyataan perbankan masih memberlakukan agunan.

Untuk itulah, kata dia, evaluasi masih terus dilakukan sebagai upaya memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sebaliknya, tetap menghindarkan perbankan mengalami kredit macet.

Upaya lain untuk memudahkan akses permodalan bagi mereka, yakni dengan Inisiatif klaster percontohan. 

Misalnya, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik bisa memanfaatkan KUR klaster dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Hal itu, imbuh dia, karena pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster ada kepastian pasarnya. Dengan begitu, potensi kredit macet akan rendah.

"Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor, juga upaya kita memudahkan UMKM mengakses KUR dan mencari solusi bagi perbankan supaya mereka tidak macet," ujarnya.

Jaminan Kredit
Sebelumnya, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan secara berkelanjutan, bagi para pelaku UMKM. Direktur Jamkrindo Suwarsito mengatakan, dengan meningkatnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan, diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan serta pengembangan UMKM.
 
Menurutnya, UMKM memiliki ketahanan yang tinggi selama pandemi sehingga menjadi fondasi bagi penggerak ekonomi, namun dari sisi pengembangan usaha masih menghadapi berbagai kendala, khususnya akses keuangan. 

“Jamkrindo, sebagai bagian dari Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG), akan terus melakukan sosialisasi tentang inklusi serta literasi keuangan sekaligus hadir lebih dekat dalam menyediakan layanan penjaminan kredit," ujar Suwarsito.
 
Untuk meningkatkan akses keuangan pelaku UMKM, Jamkrindo memiliki platform digital, umkmlayak.co.id, untuk membantu pelaku UMKM mengakses layanan keuangan. Platform tersebut menjadi marketplace guarantee yang menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan sebagai penyalur pinjaman dengan Jamkrindo sebagai penjamin kreditnya.
 
Umkmlayak.co.id juga menjembatani pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan melalui materi-materi seputar dunia usaha. Seperti pemanfaatan dalam peningkatan pemasaran dengan platform e-commerce.
 
Adapun dari sisi kemudahan pemberian penjaminan, Jamkrindo juga menghadirkan platform Jamkrindo Online Suretyship (JOS). Melalui platform tersebut, principal yang membutuhkan penjaminan proyek tidak harus datang langsung ke kantor Jamkrindo, melainkan cukup mendaftarkan diri melalui laman suretyship.jamkrindo.co.id.
 
"Dengan komitmen kuat yang diimplementasikan secara berkelanjutan, Jamkrindo percaya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, khusus sektor UMKM, akan semakin meningkat. Kami juga mengajak kolaborasi dengan para stakeholders lainnya dalam penguatan inklusi serta literasi keuangan bagi pelaku UMKM demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional," kata Suwarsito.

Adapun penjaminan yang telah dilakukan perusahaan sampai dengan September 2022 sebesar Rp220,36 triliun atau tumbuh 31,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Divisi Bisnis II PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Mahfudh Sudiyono mengatakan pihaknya telah memberikan penjaminan KUR sebesar Rp133,64 triliun, terhadap 2,88 juta UMKM sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Agustus 2022. Menurutnya, penjaminan KUR ini telah berhasil menyerap sebanyak 324,75 juta tenaga kerja.
 
“Jamkrindo telah melayani UMKM sebanyak 2,88 juta dengan penyerapan 324,75 juta tenaga kerja, dan juga jumlah kredit yang kita jamin adalah 133,64 triliun,” kata Mahfudh.

Dia mengatakan, Jamkrindo juga telah memberikan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,36 triliun sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Agustus 2022. Penjaminan KMK program PEN ini diberikan kepada 1,95 ribu UMKM dengan tenaga kerja yang berhasil di serap mencapai 11,31 ribu.
 
“Jamkrindo sudah melayani 1.951 UMKM, plafon yang kita jamin 1,3 triliun dengan tenaga kerja yang bisa diserap adalah 11,31 ribu,” kata Mahfudh.

Dia melanjutkan, kerjasama antara Jamkrindo dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah berhasil memberikan penjaminan Super Mikro sebesar Rp11,78 triliun sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Agustus 2022 Penjaminan Super Mikro ini diberikan kepada 3,12 juta UMKM dengan tenaga kerja yang berhasil diserap mencapai 3,12 juta.
 
Dengan nilai penjaminan kredit yang tinggi ini, menurut dia, membuktikan bahwa UMKM semakin terjangkau oleh lembaga jasa keuangan di tahun pemulihan ekonomi ini. 

Namun, keterjangkauan UMKM terhadap permodalan perlu terus ditingkatkan, mengingat sektor ini mendominasi hampir 98 persen unit usaha di Indonesia yang tentunya penting sebagai penggerak perekonomian nasional.
 
Lalu, sektor ini juga telah menyerap sebanyak 117 juta tenaga kerja nasional atau 97 persen dari total tenaga kerja, dan berkontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.