Pemerintah Sorot 4 Isu Transformasi Digital Perdagangan Internasional

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, terdapat empat isu strategis dalam Indonesia National Single Window (INSW) untuk meningkatkan kinerja sistem pengiriman. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW.

“Pertama, yakni Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara. Terkait dengan isu tersebut, Kementerian Perhubungan menjadi Nasional Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/11).

Kedua, stakeholder akan menetapkan peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan. 

Dia berharap, peraturan ini dapat terbit pada pertengahan Desember mendatang.

Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada sistem INSW, Airlangga menyarankan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau MoU dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik. 

“Sehingga data yang disampaikan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kebutuhan analisis,” bebernya.

Baca Juga: Luncurkan Sistem Baru, INSW 2.0 Pacu Efisiensi Logistik Nasional

Ketiga, pembahasan kemudian berlanjut pada isu strategis lainnya yakni terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP). 

Penerapan SLA menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi level of trust masyarakat.

“Penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP, serta upaya percepatan integrasi SLA akan menjadi hal yang terus didorong,” paparnya.

Keempat, untuk menjaga kelancaran sistem INSW diperlukan narahubung yang bertanggung jawab pada masing-masing kementerian/lembaga. 

Menurutnya, dengan mempertimbangkan proses bisnis yang juga melibatkan Kementerian/Lembaga, narahubung tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam diskusi terkait masalah sistem, peraturan baru, harmonisasi proses bisnis, hingga potensi integrasi lanjutan. 

Penetapan Unit Layanan Single Window di masing-masing Kementerian/Lembaga, pada akhirnya juga menjadi isu strategis yang dibahas. 

Airlangga menyampaikan, kinerja perdagangan internasional Indonesia menjadi salah satu aspek yang terus diakselerasi Pemerintah melalui beragam upaya seperti implementasi transformasi digital. 

Baca Juga: Kemenkeu Targetkan Efisiensi Ekosistem Logistik Capai Hingga 80%

Inisiasi penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dalam sektor perdagangan internasional tersebut, saat ini telah diaktualisasi oleh pemerintah melalui pembentukan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Menko berharap, integrasi ekosistem INSW mampu mendorong efisiensi layanan ekspor, impor, dan logistik yang berujung kepada peningkatan daya saing nasional. Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW, Pemerintah sebagai trade facilitator juga terus meningkatkan koordinasi antar K/L.  

“Sesuai dengan amanat Perpres 44 Tahun 2018, maka setidaknya 2 kali dalam setahun kita harus rapat INSW dan rapat ini antara lain untuk kebijakan strategis, keputusan strategis, dan langkah penyelesaian masalah,” ungkapnya.