Selamat

Selasa, 5 Juli 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

24 Juni 2022

09:47 WIB

Pemerintah Masih Gagap Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Sejak pertengahan 2020, sejumlah lembaga dunia yang fokus mengurusi pangan sudah memberikan peringatan soal ancaman krisis pangan.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

Pemerintah Masih Gagap Hadapi Ancaman Krisis Pangan
Petani memanen jagung manis yang ditanam menggunakan metode tumpang sari pada lahan cabai di area persawahan Desa Tugurejo, Kediri, Jawa Timur. ANTARAFOTO/Prasetia Fauzan

JAKARTA – Legislator menilai pemerintah masih saja gagap mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Padahal, sejak pertengahan 2020, sejumlah lembaga dunia yang fokus mengurusi pangan sudah memberikan peringatan.

Dampaknya, anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak bilang, selama beberapa bulan terakhir, Indonesia terus didera masalah stok dan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut menunjukkan, adanya masalah dalam sistem perdagangan komoditas, terutama komoditas pangan Indonesia. Dia pun mendorong pemerintah melakukan reformasi sistem perdagangan komoditas pangan dan produk turunannya.

“Stabilisasi stok dan harga pangan itu erat kaitannya dengan hukum supply dan demand. Sistem perdagangan kita saat ini, tidak mampu mengantisipasi kelangkaan stok dan lonjakan harga pangan, terutama yang tingkat ketergantungan impornya tinggi,” beber Amin, Jakarta, Kamis (23/6).

Baca Juga: Krisis Pangan Pukul Berbagai Negara Di Paruh Kedua 2022

Lebih lanjut, sistem peringatan dini atau early warning system yang dimiliki saat ini sudah tidak kompatibel dengan perubahan cepat. Indonesia memerlukan indeks harga pangan nasional maupun daerah yang disajikan secara real time.

Kelemahan lainnya, sebutnya, efisiensi sistem perdagangan komoditas pangan nasional juga rendah sehingga rakyat harus membayar mahal untuk kebutuhan pokok. Survei BPS melaporkan, belanja pangan kalangan kelompok masyarakat menengah ke bawah, menghabiskan 40-50% pendapatan mereka.

“Harus dilakukan reformasi tata niaga pangan, dengan menekan biaya logistik dan memperkecil campur tangan kartel pangan,” tegasnya.

Terkait strategi mengatasi lonjakan harga pangan saat ini, menurut Amin, pemerintah harus melakukan dua hal. Pertama, bekerja keras memenuhi stok atau kebutuhan pangan masyarakat saat ini, bagaimanapun caranya. 

Kedua, memberikan subsidi harga di tingkat konsumen untuk mencegah laju inflasi. “Terlebih saat ini, 65% penggerak pertumbuhan perekonomian nasional masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga,” sebut Amin.

Tiga Masalah Pangan Nasional 
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, kebijakan stabilisasi stok dan harga pangan sebaiknya didasarkan pada kemampuan yang ada. Seperti diketahui, ada tiga kelompok pangan berdasarkan ketersediaannya.

Pertama, komoditas pangan yang Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri dalam jumlah mencukupi, seperti beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.

Persoalan utama kelompok ini adalah tata niaga dan sistem pengelolaan stok yang masih buruk. Buktinya, sering terjadi pada komoditas cabai, bawang, tomat, dan sejumlah produk hortikultura lain melimpah di saat panen raya dan harganya jatuh. 

“Sehingga petani menangis karena merugi. Sedangkan pada musim tertentu (off-season), produksi rendah dan harga melambung tinggi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi,” ungkap Amin.

Seharusnya, kata Amin, dengan perkembangan teknologi yang ada, sistem pengelolaan stok bisa dibenahi. Pemerintah bisa menunjuk BULOG untuk memborong produksi petani pada saat panen raya, disimpan dengan teknologi yang bisa memperpanjang usia kesegaran komoditas. 

Nantinya, simpanan tersebut bisa untuk menutupi kekurangan produksi pada saat produk off season.

Baca Juga: Kenaikan Harga Bahan Pangan Capai 100% Lebih

Kedua, komoditas pangan yang sebetulnya Indonesia seharusnya mampu mencukupi sendiri, seperti gula, jagung, kedelai, dan daging. Persoalan kelompok pangan ini antara lain rendahnya efisiensi produksi yang mengakibatkan mahalnya biaya produksi mahal dan harga jual hasil panen.

Kemudian, minimnya ketersediaan lahan, hingga tata niaga yang masih jauh dari ideal, termasuk mahalnya biaya logistik. Sebagai contoh, Indonesia pernah swasembada kedelai dengan produksi mencapai 1,8 juta ton/tahun selama periode 1990-1992. 

Namun keterbatasan lahan, produktivitas rendah, dan biaya produksi yang tinggi membuat kedelai lokal tidak mampu bersaing dengan kedelai impor. Sehingga, membuat petani memilih menanam komoditas lain atau beralih profesi.

Baca Juga: Presiden Ingatkan Lagi Ancaman Krisis Bagi Indonesia

“Kelompok ketiga adalah pangan yang sepenuhnya tergantung pada impor, seperti gandum dan produk turunannya. Diperlukan komitmen kuat untuk mengembangkan pangan alternatif berbasis pangan lokal dengan pendekatan industrialisasi,” terang Amin.

Misalnya terigu, mi instan, maupun industri aneka kue dan roti yang sangat tergantung pada gandum impor, harus didorong untuk menggunakan produk alternatif seperti tepung kasava dari singkong, tepung dari ubi jalar, dan lain. 

Amin menyebut, Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman pangan lokal yang bisa diolah menjadi bahan baku industri makanan-minuman. 

“Saya minta BUMN menggandeng UMKM untuk pengembangan pangan lokal dan hilirisasinya, untuk mengurangi ketergantungan impor,” pungkasnya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

Tahapan Balas Surat Cinta ETLE

Telisik Masalah Lingkungan Dari Kandang Temporer Hewan Kurban

DKI Larang Pedagang Jual Hewan Kurban Di Trotoar

Huawei Rilis Varian Nova 10 Series

Menteri Basuki Ingatkan Aspek Konstruksi Proyek Tol Semarang-Demak

Presiden Ingatkan Rakyat Awasi Kinerja Polri

BKKBN Fokus Tekan Angka Stunting Indonesia Dengan Kolaborasi

MA Rekrut Hakim Ad Hoc Tipikor