Pemerintah Investasi Rp10 T untuk Pengembangan Energi Bersih

JAKARTA – Pemerintah menggelontorkan investasi Rp10 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 untuk mendorong pengembangan energi bersih dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyertaan modal negara (PMN) dan pooling fund bencana (PFB).

Investasi tersebut dialokasikan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN kepada tiga penerima yaitu PT PLN (Persero), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dana yang berasal dari uang rakyat tersebut bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.

“Hari ini penandatanganan dari 3 CEO ini adalah semacam komitmen profesional dari CEO yang mendapatkan PMN. Jadi 3 (untuk BPDLH) plus 5 (untuk PLN) plus 2 (untuk SMF) itu berarti Rp10 triliun. Itu adalah angka yang sangat besar. Jadi, tadi masing-masing CEO menandatangani semacam komitmen performance, yang akan diraih dari PMN yang sudah atau sedang akan dicairkan dari APBN kita untuk Tahun 2022 ini,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (17/12).

Baca Juga: IESR: Pangsa EBT 2022 Turun Dibandingkan Tahun Lalu

Kepada PT PLN (Persero), di tahun 2022, Pemerintah memberikan PMN sebesar Rp5 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usahanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sebesar Rp2.444 miliar digunakan untuk membiayai proyek distribusi termasuk Pembangkit EBT Listrik Desa (Lisdes) Penunjang Program Lisdes. Tidak hanya rasio elektrifikasi akan meningkat dari investasi ini, namun juga berkontribusi pada peningkatan bauran energi baru terbarukan yang bermuara pada pengurangan emisi yang ditimbulkan dari pembangkitpembangkit tenaga fosil.

PT SMF (Persero) juga mendapatkan tambahan PMN Rp2 triliun untuk mendukung program satu juta rumah. Alokasi investasi pada PT SMF (Persero) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Perseroan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang kepada penyalur KPR Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Selain pemberian PMN, upaya mengelola lingkungan hidup adalah dengan pembentukan PFB atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB). Untuk mengelola DBPB, Menteri Keuangan telah menugaskan BPDLH atau Indonesia Environment Fund (IEF), dengan alokasi investasi pada 2022 sebesar Rp3 triliun.

Penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup oleh BPDLH, di antaranya digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut dan lain-lain.

Join Program CSR
Bersamaan dengan penandatanganan LoC, dilaksanakan pula peresmian program corporate social responsibility (CSR), berupa Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema Program Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE) dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Desa Pegat Batumbuk dan Desa Teluk Semanting, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

Joint Program CSR ini sejalan dengan upaya PT PLN (Persero) dan BLU BPDLH dalam melestarikan lingkungan. Program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu yang berada langsung di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Para SMV tersebut terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF), serta PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).

Melalui aksi ini, masyarakat juga dapat sekaligus meningkatkan taraf ekonomi melalui aktivitas pengelolaan tambak yang efektif dan efisien. Program ini juga diproyeksikan untuk dapat mengurangi CO2 sebanyak 5.940 ton CO2 dalam jangka waktu 10 tahun, dan merehabilitasi hutan mangrove seluas 756 hektare.

Pelaksanaan program tambak SECURE yang dilakukan di Desa Pegat Batumbuk berfokus pada pengembalian fungsi tambak udang menjadi hutan mangrove kembali. Seperti yang diketahui, hutan mangrove mampu menyerap karbon sebanyak dua sampai empat kali lebih banyak daripada hutan terestrial dan keberadaanya menjaga ekosistem pesisir. 

Kelebihannya, program restorasi ini dirancang agar tidak mengurangi penghasilan petambak, namun tetap sama atau meningkat dengan adanya metode pengolahan tambak yang lebih efektif dan efisien walaupun lahan yang digunakan lebih kecil karena sebagian kembali direstorasi menjadi hutan mangrove.

Sedangkan di Desa Teluk Semanting, Joint Program TJSL SMV dilaksanakan melalui program Ekowisata Mangrove Bekelanjutan. Program ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan area konservasi mangrove, serta pengembangan pariwisata lokal yang bertujuan membuka akses untuk peningkatan daya jual usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal, baik di bidang kuliner, akomodasi pariwisata, maupun kriya (pengembangan batik dengan pewarnaan alami mangrove).

Selain itu, program ini turut meningkatkan biomasa ikan dan kepiting, serta mendukung pelestarian bekantan (Nasalis larvatus) yang merupakan satwa endemik Kalimantan.

Sri Mulyani mengaku bangga hari ini dapat menyaksikan upaya nyata Kemenkeu bersama SMV untuk turut terlibat dalam aksi perubahan iklim. Upaya ini tidak hanya memberikan dampak baik terhadap lingkungan, tapi juga memberikan manfaat positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Saya senang hari ini melihat tadi tayangan dari kerja bersama dari Kementerian Keuangan untuk mengubah cara masyarakat, untuk tetap bisa mendapatkan aktivitas ekonomi sehingga menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Berau tersebut, namun dengan tetap memelihara atau bahkan merestorasi kembali hutan mangrove yang mengalami kerusakan,” ucapnya.