Pemerintah Harus Beri Jaminan Bagi Investor Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

JAKARTA - Penandatanganan beberapa perjanjian dagang dapat memberikan sinyal positif bagi investor asing untuk Indonesia. Namun, sinyal ini hanya akan menjadi nyata jika Indonesia bisa menunjukkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi.

Kerusuhan pada Agustus 2025, menjadi pengingat bahwa faktor sosial politik bisa membatalkan kepercayaan investor secepat perjanjian ditandatangani.

Peneliti dan Analis Kebijakan Publik Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran mengatakan diperlukan strategi yang komprehensif untuk menjaga iklim investasi di Indonesia supaya tetap menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, investor baik domestik maupun asing mencari stabilitas, kepastian hukum dan potensi pertumbuhan yang jelas.

“Memastikan Indonesia tetap menarik di mata investor sangat penting. Kita masih membutuhkan Foreign Direct Investment (FDI) dan penanaman modal dalam negeri untuk membangun program dan sektor-sektor strategis. Namun, kita perlu tindakan antisipatif, terlebih melihat gejolak sosial politik yang rentan terjadi,” kata Hasran melalui keterangannya pada Selasa (7/10).

Ia menyebut situasi ekonomi dan politik yang kurang stabil dikhawatirkan dapat mendorong sejumlah perusahaan menutup kegiatan bisnis serta operasionalnya, dan berpotensi mengalihkan kegiatannya ke negara lain. Hal inilah salah satu yang perlu diantisipasi, karena ketidakpastian politik dan keamanan dapat membuat investor menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka.

“Hal ini berpotensi menghambat aliran modal masuk (capital inflow) dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Contohnya kerusuhan di akhir Agustus 2025, dapat menciptakan persepsi risiko yang lebih tinggi bagi investor, baik domestik maupun asing,” jelas dia.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Rp13 Ribu Triliun Sampai 2029

Karena itu, Hasran mengatakan hal pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan kepastian berusaha melalui penguatan stabilitas ekonomi dan politik di dalam negeri untuk menghilangkan sentimen risiko tinggi atau high risk pada pasar Indonesia. Kata dia, pemerintah perlu mengelola potensi konflik politik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengancam keamanan.

“Kebijakan ekonomi yang konsisten dapat menumbuhkan kepercayaan investor dan menjaga sentimen positif pasar pada Indonesia,” ujarnya.

Hasran menekankan kepastian hukum juga diperlukan untuk meyakinkan investor bahwa investasi mereka dilindungi oleh hukum. Ia menilai perizinan yang sulit dan memakan waktu sejak lama dikeluhkan menjadi salah satu faktor keengganan investor dalam berinvestasi di Indonesia. Karena itu, penguatan peranan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berfungsi sebagai one-stop service yang proaktif dalam membantu investor perlu terus dilakukan.

“Pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan perizinan yang ada, seperti Sistem Online Single Submission (OSS). Menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dapat menghemat waktu dan biaya bagi investor. Pelayanan mulai dari perizinan hingga penyelesaian masalah, perlu dimaksimalkan untuk memberikan rasa aman kepada para calon investor dan investor yang sudah ada,” tegas dia.

Perkuat Sektor Manufaktur Capai Pertumbuhan Ekonomi
Di samping itu, Hasran mengatakan Indonesia perlu memperkuat sektor manufaktur di tengah ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk itu, partisipasi ke dalam rantai nilai global menjadi sangat penting. Selain itu, hambatan impor harus dihilangkan untuk memberikan akses terhadap bahan baku murah dan berkualitas untuk meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor.

“Ini yang dimaksud dengan impor untuk memberikan nilai tambah atau added value kepada produk kita, karena belum semua bisa disediakan oleh industri dalam negeri. Bahan baku berkualitas diperlukan untuk menambah daya saing produk kita di pasar internasional,” kata Hasran.

Selanjutnya, Hasran menyebut perlunya membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat, mempertimbangkan populasi besar dan penetrasi internet yang tinggi. Kata dia, investasi di sektor digital seperti e-commerce, fintech, dan infrastruktur data akan terus berkembang pesat terlepas dari fluktuasi ekonomi jangka pendek.

Baca Juga: Menteri Rosan Akui Persaingan Menarik Investasi Makin Tinggi

Di sisi lain, lanjut dia, pemanfaatan teknologi digital perlu dimaksimalkan untuk memangkas biaya operasional. Penggunaan e-commerce, pemasaran digital, dan otomatisasi proses dapat menjangkau konsumen lebih luas dengan biaya yang lebih rendah.

“Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap aktif di pasar tanpa perlu investasi besar,” ucapnya.

Karena itu, Hasran mengatakan peran pemerintah daerah sangat vital pada hal pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan ekosistem bisnis yang sehat terutama bagi pelaku usaha kecil.

“Digitalisasi dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil untuk berkembang dan ekosistem bisnis yang sehat. Peran pemerintah daerah sangat vital pada hal ini mengingat permasalahan yang dihadapi di setiap daerah beragam dan solusinya tidak bisa bersifat one fits all,” pungkasnya.