Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

BERITA

10 Juni 2021|20:39 WIB

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Keliru

Ada potensi serapan hasil panen akan menurun akibat dalih pedagang karena alasan PPN

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImagePekerja menjemur jagung di Desa Topore Kecamatan Papalang, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (12/4/2021). ANTARAFOTO/Akbar Tado

JAKARTA - Presidium AgriWatch Dean Novel menilai, pengenaan PPN pada komoditas sembako termasuk sayur-sayuran merupakan keputusan keliru dan tidak tepat. Apalagi, sembako dan sayur-sayuran merupakan komoditas bukan olahan.

Ditarik lebih ke belakang, benih atau bibit sayur-sayuran juga sudah dikenakan pajak atau PPN. "Sehingga jika PPN tersebut dipaksakan, berpotensi menyebabkan inflasi sektor sembako, di tengah kondisi tren pelemahan daya beli terdampak pandemi," katanya kepada Validnews, Jakarta, Kamis (10/6).

Apalagi, lanjutnya, sebelum ada isu PPN pun pedagang pasar masih mengeluhkan penurunan pembeli.

Sementara itu, bagi petani, ada potensi serapan hasil panen akan menurun akibat dalih pedagang karena alasan PPN. Begitu pun konsumen yang bakal membeli lebih mahal karena alasan yang sama.

Dean pun mengingatkan, kenaikan harga itu pun belum menambahkan faktor biaya logistik-transportasi, yang kontribusinya sudah menyentuh 30-35% dari harga barang. Jika pun dipaksakan merealisasi PPN sembako, penerimaannya pun dipercaya masih akan minim.

"Mengapa penerimaannya akan minim? (Karena) kita belum punya acuan harga standar, berfluktuasi harga dan seller market atau harga ditentukan pembeli. HET tidak jaminan," jelasnya.

Karena itu, dirinya pun menyarankan, alangkah lebih baik pemerintah menunda rencana pengenaan PPN sembako tanpa memberikan tenggat waktu.

Sementara itu, Wasekjen KTNA Nasional Zulharman Djusman mengatakan, pemberlakuan PPN kepada sembako akan berimbas menyeluruh kepada masyarakat di dalam negeri. Hal yang sama pun akan membuat gaduh juga masyarakat petani dan nelayan.

Asumsinya ada beberapa skema yang bakal terjadi di lapangan. Mulai dari harga produk yang dinaikkan oleh petani atau nelayan dengan risiko permintaan di pasar akan rendah. Atau, konsumen yang akan mengerem membeli produk-produk yang harganya tinggi.

Keduanya sama-sama berdampak sangat signifikan bagi pemasaran produk hasil bumi milik petani dan nelayan.

"Atau, solusi yang harus ditawarkan pemerintah adalah adanya subsidi harga bagi produk petani atau nelayan, agar tetap menjaga stabilitas harga," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/6).

Untuk solusi terakhir, lanjutnya, sudah diharapkan petani jauh-jauh hari, namun hingga kini tidak ada realisasi. Bahkan, info yang ia dapatkan selanjutnya malah pemerintah akan mengurangi hingga mencabut subsidi pupuk bagi petani-nelayan.

Jika ke depan hal ini terjadi maka dunia pertanian dan perikanan akan mengalami goncangan besar, terutama kepada petani atau nelayan tradisional. Paling tidak, jika pemerintah jeli, kebijakan PPN terhadap produk pertanian bisa diterapkan kepada pengusaha berskala besar.

"Bukan diterapkan kepada petani atau nelayan yang masih mengandalkan produknya terhadap cara tradisional," ungkapnya.

Meski demikian, dirinya pun mengingatkan, masukan itu masih harus dikaji lebih dalam. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri semua sektor ekonomi saat ini masih lesu dan kurang berjalan.

"Bahkan, rakyat masih tetap butuh perhatian dan bantuan pemerintah, apalagi pelaku ekonomi seperti petani dan nelayan," tandasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA