Pecah Telur! Anggaran KKP 2026 Naik 260% Jadi Rp13 T

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menerima pagu anggaran mencapai sebesar Rp13 triliun pada tahun 2026. Dengan demikian, alokasi anggaran ini naik sebesar 260,11% dari pagu indikatif KKP sebelumnya yang hanya sebesar Rp3,61 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPR karena dukungan dan kepercayaan, sehingga anggaran KKP di 2026 meningkat. Peningkatan anggaran KKP ini merupakan pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.

"Akhirnya, pada tahun anggaran 2026, KKP mendapatkan peningkatan anggaran dari sebesar Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp13 triliun pada pagu anggaran. Sudah empat tahun ibu, baru kali ini (kenaikan anggaran)," kata Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).

Oleh karena itu, KKP berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan integritas dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

KKP juga meminta agar Komisi IV DPR RI dapat turut serta mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan agar tepat sasaran.

"Mengingat tugas berat yang diberikan, kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI dapat turut serta mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tepat sasaran dan selesai tepat waktu," imbuhnya.

Secara rinci, Trenggono menjelaskan, pagu anggaran KKP TA 2026 didominasi rupiah murni sebesar Rp12,34 triliun (94,93%). 

Kemudian, berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp278 miliar (2,14%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp74,92 miliar (0,58%), Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp217,54 miliar (1,67%), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp87,95 miliar (0,68%).

Dari total tersebut, sebanyak Rp12,72 triliun digunakan untuk sejumlah hal, seperti kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Nelayan dan Kampung Budi Daya, pembangunan pergaraman nasional, dan revitalisasi tambak udang rakyat. 

Kemudian, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modelling budidaya rumput laut, lobster dan bawal bintang, serta revitalisasi laboratorium jaminan mutu.

Selain itu, juga diperuntukkan untuk anggaran pendidikan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan pemerintah dan penguatan tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan publik. Sedangkan belanja yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah mencapai sebesar Rp278 miliar.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.