PBNU Ingin Beli Lahan Di IKN, Kementerian PUPR: Harus Ikut Urban Design Guidelines

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan terdapat 56 ribu hektare lahan yang tersedia untuk dipergunakan di IKN, sehingga 100 hektare tersebut bisa dibeli dan masih tersedia. 

“Artinya kalau dari ketersediaan tanahnya ada," kata Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8).  

Di samping itu ia mengatakan nantinya PBNU bisa memilih lahan yang akan digunakan di IKN. 

"Nanti disesuaikan, atau mix used kan bisa juga. Dia bisa milih di mana nanti kalau memang sesuai ada beberapa opsi nanti bisa pilih (lahannya)," ucap dia.

Endra menjelaskan, pemerintah sudah memiliki rencana detail tata ruang di IKN, nantinya rencana tersebut kemudian diturunkan menjadi urban design guidelines(UDG). 

Baca Juga: PBNU Berencana Beli Lahan 100 Ha Di IKN Untuk Bangun Fasilitas Dan Bisnis

UGD pun disebutnya berfungsi menjadi peta jalan sekaligus acuan bagi seluruh investor yang ingin menanamkan modal di ibu kota baru. 

Oleh sebab itu, ia menjelaskan rencana PBNU yang hendak membangun fasilitas organisasi, pendidikan, sampai kesehatan bisa terakomodir di IKN. Tapi, PBNU harus mengikuti UGD tersebut.  

"Nah, di situ (UGD) sudah dijelaskan fungsi-fungsi tata ruangnya, fungsi dalam kawasan itu. Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, sudah apa, tinggal liat rencana tata ruangnya adanya di mana. Kan kita harus melihat utuh konteksnya," jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mengatakan pihaknya bakal ikut berinvestasi membangun IKN. Pihaknya berencana mengumpulkan modal Rp2-3 triliun untuk merealisasikan hal tersebut. 

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Yahya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8).

Baca Juga: Dapat IUPK, PBNU Siap Kelola Tambang Di Kaltim Seluas 26.000 Hektare

Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.