Paket Stimulus 2025 Ditambah, Ada Tiket Pesawat hingga Minyak Goreng

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah memberikan tambahan paket stimulus yang akan digelontorkan di sisa tahun 2025 dan berlanjut di 2026, atau yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.

Adapun jenis bantuan yang ditambah dalam bentuk bantuan pangan, yang sebelumnya hanya berupa 10kg beras ditambah dengan 2 liter minyak kita.

"Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras untuk 2 bulan, ditambahkan 2 liter Minyakita sehingga ini targetnya kepada 18,3 juta KPM," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Senin (22/9).

Selain bantuan pangan, Menko juga mengumumkan tambahan stimulus berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat dan alat transportasi tertentu, yang akan diberlakukan pada momen-momen tertentu libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga: Airlangga Ungkap 4 Paket Stimulus Ekonomi Akan Berlanjut Di 2026

Selain itu, pemerintah juga akan mengadakan program untuk mendorong produktivitas dan konsumsi lewat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) selama satu minggu di bulan Desember, lewat program retail lain yang akan terus didorong.

"Dari Kementerian Parawisata dan Kementerian Perhubungan, juga dibahas tadi terkait dengan paket Nataru, dan juga Harbolnas di mana di situ dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu kita berikan 50%," tambah Airlangga.

Selain tambahan dua stimulus di atas, Menko menyebut paket stimulus ekonomi lainnya masih sama seperti kebijakan awal yang diumumkan di Istana Negara, dengan anggaran dipersiapkan sebesar Rp16,23 triliun.

Sayangnya, Menko Airlangga tidak merinci berapa tambahan anggaran yang disiapkan untuk dua paket stimulus baru berupa bantuan pangan minyak goreng dan PPN DTP tiket pesawat dan transportasi. Namun, dirinya memastikan Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana untuk kebutuhan tersebut.

"Sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Sudah disiapkan," singkat Menko Airlangga.

Penciptaan Lapangan Kerja
Sebagai catatan, sebelumnya Airlangga bersama sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi untuk merampungkan detail kebijakan stimulus ekonomi atau paket insentif 8+4+5.

Beberapa menteri yang dimaksud di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Kemudian hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Selain 8 paket ekonomi yang akan digelontorkan di sisa tahun 2025, Menko kembali mengumumkan paket ekonomi lanjutan yang akan berjalan di tahun 2026, dimulai dari PPh final, PPH DTP untuk padat karya dan pariwisata, dan juga DTP properti yang baru disetujui Kementerian Perumahan dan Kementerian Keuangan.

"PPN ditanggung pemerintah ini diberlakukan sampai 2026, dilanjutkan. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp2 miliar, itu diberlakukan sampai tahun depan 2026, ditambah lagi PPN DTP tersebut juga bisa dibanfaatkan untuk pemberian rumah sampai Rp5 miliar, maka Rp2 miliarnya ditanggung pemerintah, sisanya ditanggung oleh pembeli," urai Airlangga.

Baca Juga: KPK Ingatkan Potensi Korupsi Dari Stimulus Ekonomi Rp200 T

Terakhir, Menko kembali menyebut paket ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja dengan program pertama berupa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan dapat menyerap 681.000 pekerja, dengan target akhir tahun diharapkan mencapai lebih dari 1 juta tenaga kerja.

Kedua, penanaman kembali perkebunan rakyat untuk 6 komoditas terdiri dari tebu, kakao, kelapa, kopi, dan mete.

Ketiga, program Kampung Nelayan Merah Putih, dan keempat revitalisasi tambak pantura yang diharapkan bisa menciptakan 130.000 tenaga kerja.

Terakhir, program modernisasi kapal nelayan yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk lebih dari 600.000 orang.

"Selanjutnya pemerintah menyiapkan satgas percepatan P2SP yang akan segera diusulkan ke Bapak Presiden," tutup Menko Airlangga.