Pakar: Hindari Opsi Tunjuk Langsung Pengelola Blok Migas

JAKARTA - Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo buka suara soal rencana pemerintah menggantikan skema tender pengembangan blok migas dengan opsi penunjukkan langsung.

Menurut Hadi, pemerintah sebaiknya menghindari opsi penunjukkan langsung. Bisa saja, skema tersebut melahirkan perusahaan abal-abal yang di kemudian hari menjual wilayah kerja yang mereka kelola.

"Peluang tersebut sangat mungkin bisa terjadi melahirkan perusahaan abal-abal yang mendapatkan WK, kemudian dijual kembali dengan pihak lain," ujarnya kepada Validnews, Jumat (11/7).

Sementara di lain sisi, proses tender bisa melahirkan kompetisi yang sehat dengan term and condition yang terbaik bagi negara. Karena itu, ia mendorong proses tender dalam pengembangan blok migas dipertahankan oleh pemerintah.

Baca Juga: ESDM Buka Peluang Hapuskan Proses Lelang Blok Migas

"Semangat meningkatkan produksi migas perlu dihargai, namun harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai kaidah kompetisi yang sehat dan memberikan term and condition terbaik untuk negara," tambah Hadi.

Ketimbang membuka opsi penunjukkan langsung, pemerintah ada baiknya berbenah dan memperbaki iklim investasi supaya menarik bagi pemain hulu migas global.

Seharusnya, pemerintah berkaca dari Guyana, negara kecil yang bisa menarik korporasi sekelas ExxonMobil untuk melakukan eksplorasi di negara tersebut.

Hadi mengungkapkan ada sederet hal yang lebih penting dibereskan oleh pemerintah, mulai dari ruwetnya birokrasi, kompleksnya perizinan, hingga tingginya ego sektoral yang berakibat pada miskoordinasi antarinstansi.

"Kualitas database untuk eksplorasi juga perlu ditingkatkan, marketing untuk setiap putaran lelang harus dikuatkan lewat public expose ke investor-investor besar, hormati kesucian kontrak, serta jangan sering berubah-ubah peraturan dan regulasi," jabar dia.

Di lain sisi, dirinya tak menampik tidak banyak peserta korporasi yang tertarik ketika sebuah blok migas ditawarkan oleh pemerintah. Bahkan, rerata peminat merupakan perusahaan kelas kecil menengah dan kurang berani mengambil risiko pada cekungan baru.

"Akar masalahnya adalah marketing effort kurang kuat dan penetrasi ke pemain-pemain global," kata Hadi Ismoyo.

Sekadar informasi, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk menghilangkan proses lelang pengelolaan blok migas, demi mendongkrak lifting minyak nasional.

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Regulasi Jelang Lelang 60 Blok Migas

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah saat ini tidak begitu banyak perusahaan global baru yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi.

Sementara dalam proses lelang, pemerintah butuh minimal tiga perusahaan yang akan berkompetisi. Menurut Yuliot, proses pencarian KKKS yang tertarik berinvestasi pada suatu blok migas itu cukup memakan waktu.

"Minimal itu harus menyiapkan tiga perusahaan yang ikut serta dalam proses tender, kemudian kita kompetisikan. Padahal kalau kita lihat yang bergerak di hulu migas itu justru perusahaannya secara global relatif terbatas, akhirnya lo lagi, lo lagi, lo lagi," ujar Yuliot dalam Sarasehan Nasional 'Mendorong Keberlanjutan Industri Hulu Minyak dan Gas untuk Kemandirian Energi' di Jakarta, Selasa (8/7).