27 Agustus 2025
09:59 WIB
Pakar: Beras Turun Mutu Capai 100 Ribu Ton Berpotensi Rugikan RI Rp1,2 T
Pengamat pertanian mengingatkan penurunan mutu beras 100 ribu ton berpotensi rugikan negara Rp1,2 triliun. Di sisi lain, penurunan kualitas gabah juga disinyalir akan mengganggu pasokan beras ke depan.
Penulis: Erlinda Puspita
Editor: Khairul Kahfi
Ilustrasi - Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Antara Foto/Galih Pradipta/nym
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Bibit Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mewaspadai potensi penurunan mutu dan kualitas (disposal) beras tahun ini bisa melampaui 100 ribu ton. Jumlah tersebut setara dengan kerugian hingga Rp1,2 triliun.
Andreas mengaku, dugaan beras disposal tersebut berada di gudang filial atau gudang mitra Bulog. Dia memaparkan, sejumlah petani yang tergabung dalam koperasi petani mengeluh karena banyaknya beras yang menumpuk dengan kondisi tak karuan di gudang filial Bulog.
"Jadi hati-hati ini pemerintah, kalau 100 ribu ton saja, negara dirugikan Rp1,2 triliun," tutur Andreas dalam agenda Diskusi Publik 'Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional' di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8).
Baca Juga: Pasokan Beras Cukup, Bulog Diminta Percepat dan Jaga Kualitas Distribusi
Andreas menduga, potensi beras disposal tersebut akibat tata kelola perberasan Bulog yang bermasalah, yakni belum bisa menerapkan prinsip lalu lintas beras masuk-keluar (in-out) yang baik. Hal ini bermula karena terlalu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog.
"In-nya berapa, out-nya berapa. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan itu. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan HET Beras Medium Agar Penggilingan Bisa Produksi
Tak hanya itu, Andreas juga mengingatkan agar pemerintah bisa memperbaiki tata kelola pangan terutama komoditas beras melalui prinsip golden rule, salah satunya wajib menggabungkan antara swasta dan pemerintah.
"Saling kecurigaan dan konflik antara pemerintah dan swasta harus betul-betul dikurangi dalam kondisi seperti sekarang ini," ungkapnya.

Dampak Kebijakan Serap Gabah At Any Quality
Berkaitan dengan kualitas dan mutu beras, Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori juga mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas dan mutu beras yang diserap Bulog tahun ini, imbas pemberlakuan kebijakan serap gabah kualitas apa saja (at any quality).
"Memang kita belum tahu (penurunan rendemen), tapi saya yakin bahwa gabah yang kualitasnya tidak baik itu berujung pada kualitas beras yang tidak baik," jelas Khudori dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Harga Beras Masih Tinggi, Pengamat Usulkan Tiga Langkah Tekan Harga
Dia mengungkapkan, ada banyak kejadian di lapangan terkait kebijakan ini. Mulai dari petani yang sengaja menyiram air ke gabah berkondisi baik sampai padi yang dipaksa panen lebih cepat yang belum masuk waktunya
Khudori menegaskan, kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya membuat gabah yang diserap Bulog berpotensi turun kadar rendemen.
"Rendemennya turun, produksi totalnya juga nanti akan turun, dan itu membuat pasokan beras ke pasar juga akan turun," ucapnya.