Pacu Lifting Minyak, Bahlil Janjikan Percepatan Izin Bagi KKKS

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal mendorong percepatan izin bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) industri hulu minyak dan gas bumi (migas). 

Percepatan proses perizinan disebutnya sebagai salah satu kunci utama dalam memenuhi target lifting sebesar 605 ribu barel per hari (BOPD) sesuai yang termaktub dalam APBN TA 2025.

Dalam gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas, Bahlil menyebut, target lifting itu jadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan energi.

"Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo," ucapnya dikutip siaran pers, Jakarta, Rabu (30/7).

Baca Juga: Makin Jeblok, Lifting Minyak RI Baru Sentuh 568 Ribu BOPD Sampai Mei 2025

Karena itu, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut bakal berkoordinasi intens dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka mendongkrak lifting minyak, termasuk untuk mencari akar permasalahan dari lambatnya perizinan dan mempercepat prosesnya.

Dia pun bakal turun langsung untuk membantu proses segala jenis perizinan yang diperlukan. Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini telah meminta Bahlil untuk berkantor di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Bahlil menyebut, kepala negara memintanya turun gunung menjadi Kepala Administrasi Hulu Migas. Artinya, ketika ada persoalan perizinan, dirinya bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tapi di lain sisi, dia meminta KKKS agar segera melaksanakan pengembangan apabila perizinan sudah dipercepat oleh pemerintah.

"Jika ada persoalan perizinan, maka saya yang akan membantu menyelesaikan perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak, maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur, sudah barang tentu by regulasi," katanya.

Pemerintah, sambungnya, menginginkan potensi migas dari seluruh konsesi yang ada bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.

Baca Juga: Legalisasi Sumur Masyarakat, Taktik Anyar RI Dongkrak Lifting Minyak

Apalagi, baru ada 20 cekungan yang berproduksi dari total 128 cekungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kondisi itu menurutnya jadi indikasi masih banyak potensi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut.

"Kemudian, masih banyak juga Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan," imbuh dia.

Soal dukungan fiskal, Bahlil menilai, aspek itu sudah tak lagi menjadi masalah, mengingat pemerintah sudah memberi fleksibilitas production sharing contract (PSC) baik gross split maupun cost recovery dengan tingkat Internal Rate of Return (IRR) yang diperhitungkan matang.

Dari sederet komitmen pemerintah untuk mempermudah KKKS, Bahlil turut meminta agar perusahaan meningkatkan lagi pemberdayaan bagi masyarakat di sekitaran wilayah kerja yang mereka kelola.

"Pembinaan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi krusial agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif," tandasnya.