OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Didukung Permodalan Kuat

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional tetap terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global.

Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja SJK yang stabil.

“Ketahanan perbankan terjaga kuat tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Juni 2025 yang berada di level tinggi sebesar 25,79%,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2025 di Jakarta, Senin (28/7).

Rasio ini meningkat ketimbang rasio kecukupan modal perbankan pada April 2025 sebesar 25,41%.

Selain itu, likuiditas perbankan pada Juni 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 118,78% dan 27,05%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,96% (yoy) menjadi Rp9.329 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 10,35%, 6,84%, dan 4,19% (yoy).

Baca Juga: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Maret Tetap Terjaga Di Tengah Gejolak Global

DPK tersebut mendukung kinerja intermediasi perbankan. Pada Juni 2025, tercatat kredit perbankan tumbuh sebesar 7,77% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.059,79 triliun.

Dia menjelaskan, pertumbuhan kredit perbankan utamanya didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 12,53% (yoy) dan diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 8,49% (yoy), sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 4,45% (yoy).

Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,78% yoy, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,18% (yoy).

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,22% dan NPL net sebesar 0,84%. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 9,73%.

Kinerja Pasar Modal
Di tengah sentimen terhadap dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global, Mahendra menyampaikan, kinerja pasar saham domestik pada kuartal II/2025 menguat dibandingkan kuartal sebelumnya.

IHSG ditutup menguat sebesar 6,41% (qtq) pada 30 Juni 2025 ke level 6.927,68, tapi secara (ytd) melemah 2,15%, dengan nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.178 triliun.

Sementara itu, investor nonresiden di kuartal II/2025 membukukan net sell sebesar Rp23,65 triliun (qtq), dan secara (ytd) net sell sebesar Rp59,33 triliun.

Memasuki Juli 2025, IHSG menunjukkan perkembangan positif dan ditutup pada level 7.543,50 per 25 Juli 2025 dan secara (ytd) menguat 6,55%.

Penghimpunan dana di pasar modal pada kuartal II/2025 masih dalam tren yang positif, tercatat nilai Penawaran Umum mencapai Rp142,62 triliun, di mana Rp8,49 triliun di antaranya merupakan fundraising dari 16 emiten baru.

Sementara itu, masih terdapat 13 pipeline Penawaran Umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp9,80 triliun.

Terkait Perkembangan Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2025, tercatat telah terdapat 112 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume 1.599.322 tCO2e dan akumulasi nilai Rp77,95 miliar.

Asuransi dan Fintech
Selanjutnya pada sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), aset industri asuransi per Juni 2025 mencapai Rp1.163,11 triliun atau tumbuh 3,27% (yoy).

Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi hingga Juni 2025 mencapai Rp166,26 triliun atau tumbuh 0,65% (yoy).

Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial masih memadai dan solid, dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa tercatat sebesar 473,55% serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 313,33%, jauh di atas ambang batas 120%.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun pada Juni 2025 tumbuh 8,99% (yoy) mencapai Rp1.578,46 triliun, dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar Rp391,43 triliun atau tumbuh 5,03% (yoy).

Adapun, total aset perusahaan penjaminan terkontraksi sebesar 0,04% (yoy) menjadi Rp47,3 triliun.

Sedangkan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 1,96% (yoy) pada Juni 2025 dengan nominal sebesar Rp501,83 triliun.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,88% dan NPF gross sebesar 2,55%.

Gearing ratio Perusahaan Pembiayaan masih berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,24 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan, OJK Genjot Pasar Modal-Lindungi Konsumen

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan Modal Ventura pada Juni 2025 meningkat dan tumbuh sebesar 0,84% (yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,35 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), outstanding pembiayaan tumbuh 25,06% (yoy) dengan nominal Rp83,52 triliun, dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) pada level 2,85%.

Sementara itu, hingga Juni 2025, tercatat 1.153 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 23 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, satu pengelola tempat penyimpanan, dan 20 pedagang aset kripto, serta sedang melanjutkan proses perizinan terhadap 10 calon pedagang aset kripto.

Sehubungan dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, jumlah konsumen pedagang aset kripto berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 15,85 juta konsumen pada Juni 2025. Nilai transaksi aset kripto selama Juni 2025 tercatat sebesar Rp32,31 triliun.

"Sebagai respons terhadap dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dan kinerja debitur sektor riil yang memiliki eksposur terhadap risiko terkait, OJK terus mencermati perkembangan pasar saham domestik serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan," pungkasnya.