Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

30 September 2021|19:49 WIB

OJK dan GoTo Resmikan Kampus UMKM Bersama

Indonesia memiliki penduduk yang banyak sebagai ruang pertumbuhan dan pengembangan dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi

Penulis: Fitriana Monica Sari,

Editor: Fin Harini

ImageKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat meresmikan Program Kampus UMKM Bersama di Surakarta, Kamis (30/9). OJK/Dok

SURAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meresmikan Program Kampus UMKM Bersama sebagai wujud dukungan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengembangan UMKM.

Adapun, Program Kampus UMKM Bersama di GoTo UMKM Center, Solo Technopark, Surakarta yang diluncurkan pada Kamis (30/9) merupakan hasil kerja sama OJK dengan GoTo.

"Dalam mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi, diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara end-to-end dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup penguatan kualitas manajemen, kualitas produk, akses pasar dan pembiayaan, kapasitas SDM, dan adaptasi penguasaan teknologi digital," kata Wimboh dalam keterangannya di Surakarta, Kamis (30/9).

Hal itulah, ungkap Wimboh, yang kemudian melatarbelakangi OJK untuk menginisiasi dan meluncurkan Program Kampus UMKM Bersama yang melibatkan seluruh stakeholders di antaranya perusahaan start-up dan universitas untuk meningkatkan produktivitas, inovasi produk, dan mendorong perbaikan daya saing UMKM di tingkat global.

Menurut Wimboh, Indonesia memiliki penduduk yang banyak sebagai ruang pertumbuhan dan pengembangan dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM.

“Kampus UMKM Bersama sebagai wujud pembinaan kepada UMKM, terutama agar dapat on-boarding pada ekosistem digital e-commerce dan produk-produknya lebih kompetitif dalam upaya membangkitkan UMKM secara bersama-sama,” ujar Wimboh.

Nantinya, terang dia, Kampus UMKM Bersama akan mengedepankan lima fokus utama dalam mempersiapkan UMKM Go Global. Yakni, program edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, serta penyaluran program unggulan berbasis ekspor. 

GoTo, sebagai mitra pertama OJK dalam Program Kampus UMKM Bersama, menargetkan keikutsertaan merchant UMKM dengan produk unggulan daerah, seperti misalnya merchant Batik untuk Kampus UMKM Bersama OJK-GoTo di Solo.

"Dengan demikian, OJK akan mendorong agar setidaknya terdapat lima pengrajin batik di kota Surakarta pada tahun 2022 dapat menyalurkan produk unggulannya menuju go global/pasar ekspor," papar Wimboh.

Wimboh menambahkan, Kampus UMKM bersama juga akan menyediakan kurikulum vokasi yang akan memberikan program pengajaran dan pelatihan secara langsung mengenai pengembangan bisnis secara digital, serta membuka kesempatan bagi para civitas akademika (lulusan PTN/PTS terkait) dalam melakukan program magang di perusahaan teknologi/startup unicorn.

"Mengingat program ini bersifat kolaboratif, maka dalam pelaksanaan implementasi Kampus UMKM Bersama, OJK melibatkan peran aktif dari Kantor Regional dan Kantor OJK di setiap provinsi/daerah," tuturnya.

Sekadar informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM Siti Azizah, Pimpinan GoTo Group, dan perwakilan pelaku UMKM serta diikuti secara virtual oleh media.

Rilis Aturan LKM
Sebelumnya, OJK menerbitkan peraturan teranyar, yakni POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menjelaskan, POJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro diterbitkan untuk menyesuaikan dinamika dan masukan dari berbagai pihak atas peraturan yang telah ada sebelumnya, yaitu POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

"Peraturan ini diterbitkan untuk menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat terhadap sumber pembiayaan dan memberikan kepastian keberlangsungan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)," ujar Anto melalui siaran pers, Rabu (29/9).

Harapannya, kata dia, LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

"Hal ini sejalan dengan Komitmen OJK dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yaitu mendorong pemberdayaan UMKM melalui akses pendanaan ke lembaga keuangan formal," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anto menuturkan bahwa POJK tersebut mengatur mengenai kegiatan usaha LKM yang meliputi penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan; sumber pendanaan LKM yang dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman dan/atau hibah; akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah; tingkat kesehatan dan ekuitas LKM.

Kemudian, penempatan kelebihan dana; tata cara memperoleh informasi tentang penyimpanan dan simpanan pada LKM; laporan keuangan; larangan bagi LKM dalam menyelenggarakan kegiatan usaha; prosedur penyehatan LKM; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER