Mulai Defisit, Menkeu: Kinerja APBN Oktober Tombok Rp700 M

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani melaporkan, APBN Oktober 2023 mulai mengalami defisit sebesar Rp700 miliar atau setara 0,003% dari PDB nasional. Defisit terjadi akibat kinerja belanja negara yang lebih besar ketimbang pendapatan negara.

Meski defisit, pemerintah menekankan, kinerja APBN 2023 masih sesuai target atau on track. Kurang-lebih kondisi ini sama seperti posisi APBN periode Oktober 2022 yang mengalami defisit sebesar Rp171,4 triliun atau sekitar 0,88% terhadap PDB.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar… Sejalan dengan belanja yang semakin besar, APBN mulai mencatatkan defisit,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2023 yang dipantau daring, Jakarta, Jumat (24/11).

Menkeu menjabarkan, hingga akhir Oktober 2023, pendapatan negara berhasil terkumpul hingga Rp2.240,1 triliun atau tumbuh 2,8% (yoy). Secara kumulatif, capaian ini telah mencapai 90,95% dari target pendapatan tahun ini sebesar Rp2.463 triliun.

Baca Juga: Masih Kokoh, Kemenkeu: APBN September Surplus Rp67,7 T

Pendapatan itu terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp1.744,55 triliun atau tumbuh 2,49% (yoy). Capaian perpajakan sudah memenuhi 86,31% dari target sebesar Rp2.021,2 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp1.523,70 triliun atau tumbuh 5,33% (yoy); sekitar 88,69% terhadap target pajak. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah tercapai hingga Rp220,85 triliun, atau terkontraksi 13,60% (yoy); sekitar 72,84% terhadap target kepabeanan dan cukai.

Kemudian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp494,18 triliun atau tumbuh 3,72% (yoy); sekitar 111,96% terhadap target PNBP. “(Lalu), realisasi penerimaan hibah sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 124,15% (yoy),” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu menyampaikan, belanja negara telah mencapai Rp2.240,8 triliun atau tumbuh -4,7% (yoy) hingga akhir Oktober 2023. Dengan demikian, kinerja belanja negara baru terealisasi sekitar 73,2% dari pagu tahun ini yang dipatok sebesar Rp3.061,2 triliun.

Belanja Pemerintah
Spesifik, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.572,23 triliun atau terkontraksi 5,94% (yoy). Adapun belanja pemerintah pusat ini sudah sekitar 69,99% terhadap pagu sebesar Rp2.246,5 triliun.

“Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp768,67 triliun, sekitar 76,80% terhadap pagu atau naik 1,93% (yoy); dan realisasi Belanja non-K/L Rp803,55 triliun, sekitar 64,51% terhadap pagu atau (tumbuh) turun 12,40% (yoy),” ungkapnya. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2,9% Masih Suportif Jaga Ekonomi 2024

Hingga akhir Oktober, pemerintah pusat juga merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp668,55 triliun atau turun 1,57% (yoy).  Capaian ini sekitar 82,06% terhadap pagu TKD 2023 sebesar Rp814,7 triliun.

“Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, keseimbangan primer APBN (masih) surplus Rp365,37 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp168,51 triliun atau sekitar 28,17% terhadap target,” bebernya.