EKONOMI
28 April 2021
17:14 WIB
Model Bisnis Bergeser, UMKM Harus Adaptasi
Sekitar 84% pelaku UMKM mengakui terjadi penurunan pendapatan dalam usaha mereka
Penulis: Yoseph Krishna
Editor: Fin Harini
JAKARTA - Pandemi covid-19 membawa dampak negatif terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk perekonomian. Bahkan, UMKM yang digadang-gadang mampu bertahan pun tak sedikit yang kandas.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono meyakini untuk mengatasi dampak itu, para pelaku usaha harus bisa beradaptasi dengan fenomena pergeseran model bisnis, karena perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha, maupun peta dari kompetisi bisnis.
Ia menyebut perubahan itu dimulai sejak adanya berbagai pembatasan kegiatan sosial ekonomi sehingga banyak masyarakat yang beraktifitas di rumah dan memanfaatkan platform digital untuk berbelanja.
"Ada beberapa perubahan perilaku konsumen maupun pelaku usaha yang perlu kita antisipasi bersama-sama, termasuk bagi para UMKM," ungkap Susiwijono dalam diskusi bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Untuk Sektor UMKM Nasional' secara daring di Jakarta, Rabu (28/4).
Data olahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun menunjukkan setidaknya ada 37% konsumen baru e-commerce. Kemudian, 93% konsumen yang akan tetap memanfaatkan ekonomi digital. Serta, 45% pelaku usaha aktif melakukan penjualan melalui platform e-commerce.
"Dari situ, kita lihat ada 1 dari 5 pelaku usaha merupakan pengguna baru di e-commerce. Ini sangat bagus karena kita lihat digitalisasi menjadi kunci dalam mendorong UMKM kita menjadi tombak pemulihan ekonomi," tegas dia.
Ia mengakui sejumlah sektor seperti informasi dan komunikasi, pertanian, dan makanan minuman menjadi pemenang ketika pandemi. Namun, tak sedikit sektor andalan yang terhempas, seperti jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, dan beberapa sektor yang mengandalkan mobilitas orang.
Sektor yang mampu bertahan, lanjutnya, lantaran memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk itu, ia meyakini perlu ada penyesuaian model bisnis dengan mengedepankan digitalisasi.
Baca Juga:
Kampanye BBI
Susiwijono menyebut survei dari BPS dan World Bank sama-sama menunjukkan mayoritas UMKM di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Sekitar 84% responden mengakui ada penurunan income secara signifikan. Selain itu, masalah pembayaran pinjaman serta kendala keuangan operasional lain juga menghambat UMKM.
Sedangkan laporan yang diterima Kemenkop UKM menunjukkan 38,17% pelaku usaha mengalami kesulitan bahan baku, 39,22% kesulitan permodalan, 40,48% terhambat pada distribusi, 22,9% pelaku usaha menurun pendapatannya, serta 38% pelaku usaha produksinya terhambat.
"Dampak pandemi yang nyata, mayoritas UMKM atau sekitar 82,9% mengalami dampak negatif dan hanya 5,9% yang berdampak positif pada beberapa sektor usaha," kata Susiwijono.
Padahal, jumlah unit UMKM di Indonesia terbilang cukup tinggi, yakni di kisaran 64,2 juta unit usaha. Hampir seluruhnya, yakni 64,13 juta unit atau sekitar 99% dari catatan itu masuk dalam golongan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Sumbangsihnya terhadap perekonomian tak bisa dianggap remeh. Kendati ekspor non migas dari UMKM baru sekitar 14,37% dan pemanfaatan e-commerce di angka 16%, namun kontribusi terhadap PDB berhasil menyentuh 61,07% dan investasi 60,42% bagi UMKM.
"Bahkan, share-nya terhadap tenaga kerja ini sangat dominan mencapai 97%," ucapnya.
Untuk mendorong geliat UMKM, pemerintah telah mengalokasikan Rp191,2 triliun dari anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun untuk dukungan UMKM dan korporasi. Hingga pertengahan April 2021, realisasinya menyentuh Rp37,7 triliun atau 19,7%.
Sejumlah program pun digulirkan dalam wadah PEN itu, mulai dari subsidi bunga KUR yang diperpanjang 12 bulan hingga akhir tahun ini, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), sejumlah penjaminan, serta penempatan dana untuk kredit perbankan sektor UMKM.
"Kita tentu berharap melalui PEN ini bisa betul-betul mendorong UMKM untuk bisa pulih, baik di dalam masa pandemi maupun pascapandemi," imbuh Susiwijono.
Dukungan agar UMKM mengoptimalisasi manfaat ekonomi digital juga digencarkan pemerintah melalui sejumlah kampanye, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) hingga Gerakan Belanja di Warung Tetangga.
Dukungan adopsi digital itu juga dituangkan melalui LKPP lewat laman khusus UMKM, e-katalog UMKM, serta anggaran belanja total Rp200 triliun yang belum termanfaatkan kementerian/lembaga bagi produk-produk UMKM.
Adaptasi pemasaran digital juga digencarkan melalui sejumlah pelatihan digitalisasi pemasaran hingga pendampingan manajemen produk halal bagi para pelaku UMKM di Tanah Air. Susiwijono meyakini hal ini akan meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM dalam aspek manajemen produk dan pemasaran digital.
"Intinya adalah upaya kita untuk UMKM bisa mulai onboarding dalam ekonomi digital kita, terutama di marketplace maupun platform lainnya," tandasnya.
