Selamat

Rabu, 5 Oktober 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

23 September 2022

19:40 WIB

Minahasa Selatan Dapat Jatah Factory Sharing Produk Olahan Kelapa

Selama ini, para petani kelapa tak mendapatkan nilai tambah karena mereka menjual kelapa utuh, tak diolah terlebih dahulu

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Kusumo Hapsari

Minahasa Selatan Dapat Jatah Factory Sharing Produk Olahan Kelapa
Ilustrasi minyak kelapa. Shutterstock/dok

MINAHASA SELATAN – Kementerian Koperasi dan UKM secara resmi membangun rumah produksi bersama (RPB) atau factory sharing untuk olahan kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan. Nantinya, factory sharing tersebut akan dikelola oleh koperasi guna mempercepat hilirisasi produk kelapa.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Karena itu, KemenkopUKM membangun RPB di kawasan tersebut.

Data olahannya menunjukkan bahwa produksi kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut pada 2021 lalu berhasil menyentuh 270 ribu ton. Namun sayangnya, produksi kelapa itu belum memberikan nilai tambah bagi para petani kecil.

MenkopUKM mengatakan selama ini, para petani hanya menjual kelapa utuh dengan harga yang murah dan nilai tambah yang tidak seberapa. Padahal, mereka akan mendapat lebih banyak ketika kelapa tersebut melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

"Saya dapat gambaran bahwa rata-rata per butirnya Rp2 ribu. Ini kalau diolah jadi virgin coconut oil, mungkin bisa Rp12 ribu per butirnya," ungkap Teten di Minahasa Selatan, Jumat (23/9).

Teten menambahkan, setiap 100 kg kelapa setidaknya juga bisa menghasilkan sabut sebanyak 25 kg. Sabut tersebut bisa diolah menjadi cocofiber sebanyak 7,5 kg dengan harga Rp2 ribu per kg, serta 16 kg cocopeat dengan harga Rp500 per kg.

Tak hanya itu, tempurung kelapa pun punya potensi besar untuk diolah menjadi briket atau arang yang saat ini mendapat banyak permintaan dari luar negeri. Teten mengakui bahwa tak sedikit pengusaha yang mulai investasi besar-besaran untuk produk kelapa.

"Jadi, ini punya nilai ekonomi yang lebih besar dari sawit dan tidak ada isu lingkungan. Ini tentu menjadi kekuatan unggulan kita," sebutnya.

Di sisi lain, para petani agaknya sulit untuk mengolah produk secara mandiri karena teknologi produksi yang mereka miliki sangat terbatas. Karenanya, MenkopUKM menegaskan pembangunan RPB atau factory sharing itu menjadi langkah besar sebagai upaya hilirisasi produk rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menjelaskan daerahnya punya luas lahan untuk ditanami kelapa sebesar 46 ribu hektare. Nantinya, akan ada 600 unit UMKM yang mengembangkan komoditas kelapa di RPB yang dibangun oleh KemenkopUKM.

"Saya yakin adanya RPB ini akan membantu para petani kelapa, khususnya UMKM untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi olahan kelapa," tandas Franky.

Namun demikian, Menteri Teten mengingatkan agar factory sharing itu harus dirawat dengan baik agar bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Jika berhasil, dia membuka kemungkinan untuk membangun RPB di daerah lain.

"Di Aceh misalnya, kita bangun RPB olahan nilam, di Kalimantan Timur ada RPB jahe, NTT ada RPB daging sapi, serta Jawa Tengah ada pengolahan rotan. Jadi, bergantung keunggulan komparatif daerahnya apa," pungkas MenkopUKM Teten Masduki.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER