Menteri PKP Akan Kunjungi Kejagung, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menjumpai Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membahas mekanisme pemberian aset-aset yang disita oleh Kejagung agar bisa dimanfaatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana, supaya kita bisa kerja dengan cepat. Jadi saya sudah laporkan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, harus bergerak cepat,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10).

Maruarar menjelaskan, hasil sitaan Kejagung itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai proyek pembangunan rumah, sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Seperti diketahui, dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” jelasnya. 

Tak hanya aset sitaan Kejagung, dirinya juga berencana memanfaatkan aset-aset milik perusahaan BUMN yang terbengkalai atau yang belum difungsikan, seperti lahan-lahan jalur kereta api yang sudah tidak fungsikan lagi atau nonaktif.

“Sedapat mungkin kita memanfaatkan tanah yang sudah ada sehingga kita punya solusi yang kompherensif untuk kita gunakan,” pungkasnya. 

Bahas Soal Subsidi Tepat Sasaran
Pada kesempatan tersebut Maruarar Sirait juga mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para pemerhati korupsi untuk berdiskusi membahas subsidi tepat sasaran.

Ini lantaran pihaknya memiliki rencana untuk mengevaluasi subsidi yang diberikan ke masyarakat oleh Kementerian PUPR. 

“Kita akan mempelajari kenapa tidak tepat sasaran. Saya akan mengundang pemerhati korupsi, di mana titik-titik korupsi atau titik-titik yang dinilai ada kebocoran-keborosan tidak tepat sasaran,” imbuhnya.