Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Oktober 2021|18:07 WIB

Menteri Basuki : Konsep Hunian Inklusif Perlu Terus Dikembangkan

Penyediaan perumahan inklusif masih dihadapkan dengan berbagai tantangan

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri PUPR Basuki Hadimuljono. ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja.

JAKARTA – Kondisi pembangunan perumahan, khususnya di kawasan aglomerasi dewasa ini masih jauh dari aspek ideal. Pasalnya, masih banyak masyarakat kalangan menengah ke atas yang tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempat beraktivitas, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya mampu menempati hunian pinggir kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dari aspek hunian antara kalangan atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk itu, ia menekankan konsep hunian inklusif perlu dikembangkan secepat mungkin.

Pengembangan konsep hunian inklusif itu, kata Basuki, harus terfokus pada prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat agar mendapatkan hunian yang aman, layak, dan terjangkau, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk itu, Basuki meminta agar segera terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemda, dan sektor swasta pada umumnya mengingat penyediaan perumahan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya presentasi KPR terhadap PDB jika dibandingkan negara lain, yakni sekitar 2,9%.

"Butuh solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan, termasuk daerah produktif pertanian atau irigasi mengingat 220 juta penduduk Indonesia diprediksi akan menempati perkotaan pada 2045 mendatang atau meningkat dari 56% menjadi 70% populasi," ungkap Basuki dalam Indonesia Housing Forum yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (14/10).

Meski begitu, Basuki menganggap urbanisasi ke depannya bukan sebatas beban, tetapi juga peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika ada perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta penyediaan anggaran yang cukup.

Tantangan berikutnya ialah banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) serta backlog perumahan. Guna mengatasi itu, Kementerian PUPR dalam RPJMN 2020–2024 mematok target peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni dari 56% menjadi sebesar 70% atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga.

Dalam menekan jumlah RTLH dan backlog perumahan itu, pemerintah pun telah meluncurkan Program Sejuta Rumah pada 2015 silam. Hingga tahun 2019, Menteri Basuki menyebut capaian Program Sejuta Rumah telah sebesar 4,7 juta unit hunian.

"Kemudian tahun 2020 sebanyak 995 ribu unit dan hingga September 2021 telah tercapai 763 ribu unit rumah," tambah Menteri Basuki.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan penyediaan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kesehatan dan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu agenda Pemerintah Indonesia yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) ke 11, yakni membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"The New Urban Agenda juga menyebut bahwa inclusive housing sebagai salah satu elemen yang membangun kota secara berkelanjutan," paparnya.

Dukungan sektor perumahan menurutnya menjadi salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan kemiskinan, termasuk menekan angka stunting di Indonesia di samping pemberian bantuan sosial. Untuk itu, program-program perumahan ke depannya harus menjadi salah satu ujung tombak dari visi tersebut.

Sementara dalam rangka memulihkan perekonomian, sektor perumahan juga ia sebut sebagai salah satu pendorong utama, khususnya pada aspek penciptaan lapangan kerja karena punya multiplier effect yang tinggi dimana banyak industri ikutan yang turut berkontribusi mempercepat pembangunan perumahan.

Untuk itu, Basuki mengatakan perlu terobosan dan inovasi agar pasar perumahan dapat kembali bergairah. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas properti sebesar 100% untuk rumah seharga maksimal Rp2 miliar, serta 50% untuk rumah di kisaran harga jual Rp2–5 miliar.

"Saya turut mengingatkan bagi para pengembang agar berkomitmen membangun rumah berkualitas dengan mutu bangunan sesuai standar, termasuk perumahan bagi MBR," tandas Basuki Hadimuljono.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA