Menteri ATR: Ketersediaan Tanah Untuk 3 Juta Rumah Tak Ada Masalah

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjamin ketersediaan tanah untuk menyelenggarakan program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis (9/1) sebagaimana mengutip Antara.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," katanya.

Baca Juga: OJK Dorong Pemanfaatan EBA Untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dia berharap, langkah ini mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nantinya, Nusron menyatakan, lahan tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

"Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional," jelasnya.

Nusron menekankanm sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini. Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana," sebutnya.

Teken Perjanjian Pembangunan Rumah Dengan Qatar
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah meneken kerja sama dengan Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Qatar merupakan investor pertama program tiga juta unit rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Al Thani, sembari disaksikan Presiden Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Qatar, sambung Maruarar, bukan satu-satunya negara yang akan menanam modal di bidang perumahan. Menurutnya, presiden mendapat laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bahwa akan ada investor yang turut berminat.

"Kami diberi target 3 juta untuk membangun perumahan dan dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40.000 dibangun,” ungkap Ara di Istana Merdeka, Rabu (8/1).

Baca Juga: KPPU Usul Program Tiga Juta Rumah Terintegrasi Dengan Jargas

Marurar menjelaskan, MoU ini merupakan kerja sama government to government. Setelah diteken, pihaknya langsung bergerak menyiapkan lahan. 

Pemerintah akan menyiapkan lahan milik BUMN, Kementerian Sekretaris Negara hingga Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu yang fokusnya di wilayah perkotaan. Menurutnya, lahan ini akan tetap menjadi milik negara, tetapi bangunan di atasnya milik warga. 

"Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandasnya.

Sementara itu, Syekh Abdul Aziz Al-Thani mengatakan MoU ini merupakan komitmen investor Qatar untuk berinvestasi menyediakan perumahan rakyat di Indonesia. Abdul Aziz juga menyampaikan pesan dari Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk semakin memperkuat hubungan antara Indonesia dan Qatar.

“Jadi, kami akan bekerja dengan sangat profesional di Indonesia,” ujar Abdul Aziz.