02 Juli 2025
20:26 WIB
Mentan Targetkan 1,7 Juta Ton Beras Lama Tuntas Disalurkan Akhir 2025
Mentan memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.
Editor: Khairul Kahfi
Petugas menata beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Antara Foto/Galih Pradipta/Spt.
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang. Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 360 ribu ton beras akan segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran menyebut, penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan akan tuntas pada Juni-Juli 2025, sementara SPHP masih akan berjalan hingga Desember 2025.
“Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7).
Baca Juga: Kementan: Beras Tak Sesuai Regulasi Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun
Dia juga memastikan, dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember 2024, bahkan ada yang baru tiba Januari 2025.
Amran lebih lanjut menekankan kehati-hatian dalam menyalurkan beras SPHP. Distribusi tidak akan dilakukan di wilayah dengan harga beras yang sudah rendah, seperti di Sumatera Selatan, khususnya daerah rawa, untuk menghindari dampak negatif pada harga beras di pasar lokal.
Namun, Amran menyebut pengiriman SPHP akan difokuskan secara mutlak ke Papua, di mana harga beras akan dipantau ketat per kabupaten.
Baca Juga: YLKI: Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun Harus Ditindak
Amran pun menjamin, pemerintah tidak akan menyalurkan beras dengan kualitas tidak layak konsumsi kepada masyarakat. Menurut dia, beras dengan kualitas buruk, baik impor maupun dalam negeri, akan dijual untuk pakan ternak.
“Jika kualitasnya (beras) tidak bagus, kami sudah sampaikan kepada Bulog, jangan diberikan kepada masyarakat. Karena itu pasti akan menimbulkan keributan lagi, pernah dulu terjadi," tuturnya.
Mentan memperkirakan, sekitar 100 ribu ton beras per tahun disiapkan untuk kondisi tidak 100% baik. Beras yang rusak tidak akan dijual kepada pihak tertentu karena berisiko dipoles kembali dan dijual sebagai beras baru.
Kementan berkomitmen untuk menahan beras rusak dan memastikan tidak beredar di pasaran untuk konsumsi masyarakat. Pengetatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman pahit pada 2016-2017, di mana beras berkutu sempat beredar.
"Kami sangat hati-hati sekarang dengan pengalaman itu," tutup dia.
Baca Juga: Beredar Video Beras SPHP 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Itu Palsu
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.
“Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” tegas Titiek.
Dia mengungkapkan, temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.
“Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” tegasnya.
Target Serapan Beras Bulog Naik Jadi 4,5 Juta Ton
Dalam kesempatan sama, Amran juga mengusulkan perubahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 untuk meningkatkan target serapan beras oleh Perum Bulog dari yang semula 3 juta ton menjadi 4,5 juta ton.
Menurutnya, langkah itu mendesak karena target serapan beras tahun ini sudah hampir mencapai angka 2,7 juta ton, menyisakan hanya 300 ribu ton lagi yang bisa diserap berdasarkan Inpres yang berlaku saat ini.
“(Jika Inpres tidak segera diubah) satu bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi (oleh Bulog) padahal masuk panen kedua,” jelasnya.
Amran mengatakan, stok beras nasional saat ini melimpah, bahkan melebihi kapasitas gudang Bulog. Data terkini menunjukkan sisa stok 2024 sebanyak 1,7 juta ton, dengan tambahan serapan baru pada 2025 mencapai 2,6 juta ton dalam kurun waktu enam bulan.
Menurut Amran, angka itu jauh melampaui rata-rata serapan maksimal lima tahun terakhir yang hanya 1,2 juta ton per tahun.
Baca Juga: BPS Perkirakan Luas Panen Padi Hingga Produksi Beras Januari-Agustus 2025 Naik
Untuk menampung stok yang melimpah ini, Bulog telah menyewa gudang tambahan berkapasitas 1,2 juta ton yang saat ini hampir penuh karena digunakan juga untuk menyerap jagung.
Dengan demikian, total kapasitas gudang yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai lebih dari 4 juta ton, padahal kapasitas standar Bulog hanya 3 juta ton.
Oleh karena itu, Amran meminta restu Komisi IV DPR RI untuk merevisi Inpres terkait target serapan beras agar Bulog bisa menyerap beras hasil panen petani pada musim panen mendatang.
Ia juga mengatakan tengah mendesak percepatan Rakor untuk Inpres baru ini agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan hasil panen kedua yang akan tiba sekitar Agustus.