Mentan Bantah Tambahan Subsidi Pupuk Karena Faktor Politik

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, alasan urgensi pemerintah menambah subsidi pupuk pada 2024 sebanyak Rp14 triliun adalah untuk meningkatkan produksi. Dia menegaskan keputusan ini tidak ada kaitannya dengan pemilu dan tahun politik.

Beberapa alasan diungkap Amran soal penambahan subsidi pupuk antara lain, pertama adalah karena dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 disebutkan tidak mengakomodasi beberapa petani di sektor pertanian.

Dia bilang, sejalan dengan penambahan subsidi pupuk, revisi Permentan 10/2022 juga tengah dilakukan.

"Saudara kita, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) itu di hutan desa, tidak mendapatkan alokasi pupuk. Itu yang di hutan perhutani itu tidak dapat pupuk (subsidi)," jelas Amran saat ditemui di Gedung Waskita Rajawali Tower, Senin (8/1). 

Kedua, Amran menyampaikan, jumlah petani yang tidak memperoleh subsidi pupuk mencapai 17% hingga 20%. 

Ketiga, petani yang melakukan penanaman atau indeks tanam (planting index) lebih dari sekali, tetap saja hanya memperoleh satu kali pupuk subsidi.

"Ini sudah tiga masalah besar. Keempat, saudara kita yang jauh di pegunungan tidak punya kartu tani atau lupa pin. Itu juga tidak dapat pupuk," tutur Amran.

Baca Juga: Tambahan Subsidi Pupuk Belum Atasi Akar Masalah Pertanian dan Pangan

Masalah kelima adalah jika pemilik lahan pertanian tidak datang untuk menebus pupuk subsidi, petani yang mengelola lahan tersebut tidak mendapat pupuk subsidi. Ini karena yang memiliki kartu tani adalah pemilik lahan. 

Dari permasalahan tersebut, Amran menyebutkan seharusnya Indonesia mampu menyediakan cadangan pangan di tengah El Nino. Sedangkan yang terjadi pada 2023 adalah penurunan produksi.

Sebab, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi beras nasional pada 2023 mengalami penurunan dibanding tahun lalu yaitu turun sekitar 2,05% dari 31,54 juta ton menjadi 30,90 juta ton. 

"Tahun 2023 antara produksi dan kebutuhannya sama, 30 juta ton. Jadi kita harus ada cadangan (pangan) agar tidak impor pangan karena El Nino," kata dia. 

Baca Juga: Dongkrak Produksi, Pemerintah Siapkan Skema Subsidi dan Bantuan Pupuk

Mentan juga sebelumnya sudah mengumumkan, untuk memudahkan akses pupuk bagi petani, penebusan pupuk subsidi tidak lagi menggunakan kartu tani, melainkan hanya menggunakan KTP. 

Tak hanya itu, Amran juga menegaskan bahwa penambahan subsidi pupuk tersebut bukan dipengaruhi politik ataupun tahun pemilu. Namun sebagai upaya pemerintah mengejar musim tanam di tengah El Nino.

"Jangan dipolitisasi pupuk. Ada yang bilang ini kemarin karena mau pemilu, enggak. Ini karena ada El Nino. Ini tidak main-main. Bayangkan kalau kita tidak bergerak cepat dengan menambah pupuk dan sebagainya, lalu produksi turun tiba-tiba tapi kita mau impor tidak ada barangnya. Bagaimana yang akan terjadi? Apa tidak akan terjadi konflik?" tandas Amran.