Mentan Akui Kedelai Impor Masif Akibat RI Patuh IMF dan Pasar Bebas Dulu

JAKARTA - Mentan Amran Sulaiman mengakui, ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai hingga kini dengan porsi yang masif akibat sikap patuh Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) di masa lalu. Kepatuhan ini mendorong maraknya pasar bebas, sehingga Indonesia telanjur bergantung pada impor kedelai.

“Kesalahan kita dulu adalah terlalu patuh pada IMF, pasar bebas, maaf, neolib, kapitalis. Sedangkan sekarang adalah ekonomi Pancasila arahan bapak Presiden dan itu yang benar,” jelasnya dalam sesi tanya jawab 'Satu Tahun Kemenko Pangan: Setahun Bekerja, Pangan Swasembada, Negara Berdaya', Jakarta, Selasa (21/10).

Baca Juga: Mentan Klaim Swasembada Pangan 2-3 Bulan Ke Depan, RI Tak Impor Beras Lagi

Mentan juga menyampaikan, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor juga berlaku untuk produk susu dan bawang putih. Bahkan, menurut Amran, komoditas-komoditas tersebut mengalami 'mati suri' terimbas pasar bebas.

Baca Juga: Menyigi Kesiapan Negeri Mencapai Swasembada Pangan

Oleh karena itu, Amran menegaskan, saat ini pemerintah tengah menjalankan swasembada pangan satu per satu komoditas, salah satunya yang tengah dikejar adalah susu.

“Kita pasar bebas dalam melepas susu. Susu pada saran IMF kita terima, kita impor 40%. Alhamdulillah berhasil, kita impor 80%. Sebentar lagi habis, kami cegah sampai peternak. Sama kedelai juga,” tandas Amran.

Pengrajin Minta Perlindungan Tata Niaga Kedelai
Adapun penjelasan Mentan disampaikan menanggapi keluhan Anggota Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) Hedy Kuswanto, yang meminta pemerintah memperhatikan pangan komoditas kedelai di tengah klaim pencapaian swasembada pangan saat ini. 

Dia juga meminta agar pemerintah melindungi para pengrajin kedelai, termasuk yang tergabung di dalam Gakoptindo di 21 provinsi seluruh Indonesia.

“Pak Menko (Pangan) dan para menteri terkait dalam bidang pangan, dari tadi belum menyentuh organisasi kami atau yang menyangkut bidang kedelai… Saya menyampaikan upaya pemerintah sekarang untuk melindungi pengrajin kami yang ada di 21 provinsi,” tegas Hedy dalam kesempatan sama. 

Baca Juga: Di Sidang PBB, Prabowo Klaim RI Swasembada Beras, Siap Ekspor

Hedy mengingatkan, kedelai masuk dalam komoditas yang diunggulkan di masa pemerintahan Joko Widodo maupun Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, kedelai sampai diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Mulai dari, Perpres 32/2013 tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai yang ditetapkan di era SBY. Kemudian, Perpres 48/2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang ditetapkan di era Jokowi. 

Begitu pula, Perpres 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang di dalamnya mencakup padi, jagung, dan kedelai.

Hedy mengeluhkan, pemerintah saat ini minim berkomunikasi dengan pihak Gapoktan dalam tata niaga kedelai yang didominasi impor. Padahal, saat Menko Pangan Zulkifli Hasan masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Jokowi, Hedy mengaku Gapoktan kerap diajak berkomunikasi dan berkoordinasi untuk impor.

“Sering juga pada waktu Pak Menko Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan, saya sering dihadirkan kalau ada acara-acara… Pak Menko (Pangan) tadi bilang 'gajah saja diperhatikan di Lampung', tapi pengrajin kami belum tersentuh. Mudah-mudahan ke depan dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini masalah kedelai di-protect oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia mengingatkan, sejak tahun 1998 sampai sekarang, kesepakatan harga kedelai di pasaran dilepas secara bebas kepada swasta. Namun kondisi tersebut membuat harga kedelai jadi tidak menentu, sehingga pemerintah diharapkan bisa mengatur hal ini.