Menparekraf Bantah WFB Jadi Pemicu Lonjakan Covid-19

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membantah kebijakan Work From Bali menjadi pemicu lonjakan kasus covid-19 di Pulau Dewata.

Data olahan Kemenparekraf/Baparekraf yang didapat dari Satgas Covid-19 Bali, kata Sandiaga, menunjukkan dominasi lonjakan kasus dipicu oleh transmisi lokal yang hampir mencapai 84%.

"Beberapa hari saya koordinasi dengan Pak Gubernur dan teman-teman parekraf di Bali. Kami klarifikasi bahwa Work From Bali bukan menjadi pemicu peningkatan kasus," tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6).

Ia menambahkan, kebijakan Work From Bali hanya diberlakukan pada tiga zona hijau, yakni Sanur, Ubud, dan Nusa Dua. 

Sementara peningkatan kasus terjadi di wilayah berbeda, yakni Denpasar, Gianyar, Buleleng, dan Tabanan.

"Namun kami akan tetap mengevaluasi kebijakan ini mengingat SE dari Mendagri yang memberlakukan pembatasan aktivitas," kata Sandiaga.

Selaras, Gubernur Bali I Wayan Koster memastikan kebijakan Work From Bali tak ada kaitannya dengan peningkatan kasus covid-19 di Pulau Dewata. Kenaikan kasus covid-19, kata Wayan, dikarenakan peningkatan aktivitas masyarakat setempat.

Wayan juga menjelaskan mayoritas masyarakat di Bali sudah mendapat jatah vaksinasi sehingga ketika ada yang dinyatakan positif covid-19, pemulihan berjalan dengan cepat.

"Ada 1.408 kasus aktif, 400 dirawat di rumah sakit, sisanya melakukan karantina terpusat ataupun isolasi mandiri. Kemudian yang meninggal itu sangat landai, di bawah 5 orang per hari. Ini akan kami kendalikan," ujarnya.

Butuh Bantuan
Selain penerapan kebijakan Work From Bali sebagai langkah menggeliatkan lagi industri parekraf Pulau Dewata, Wayan juga mengusulkan agar dana hibah pariwisata yang dianggarkan Rp3,7 triliun secara nasional agar segera diimplementasikan.

Menurut Wayan, banyak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ingin segera memanfaatkan dana hibah pariwisata untuk keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, Wayan juga meminta agar usulan pinjaman lunak dapat segera ditindaklanjuti.

"Pelaku parekaf di Pulau Dewata juga telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp9 triliun kepada pemerintah pusat," tandas Wayan.

Kemudian, Wayan juga menyebut para pelaku parekraf telah meminta agar ada perpanjangan jangka waktu pembayaran cicilan kredit usaha mengingat peraturan OJK terkait yang akan berakhir pada Maret 2022.

"Namun, khusus untuk Bali, diperkirakan Maret 2022 belum bisa melaksanakan pembayaran cicilan karena kendala situasi pandemi covid-19," imbuh Wayan.

Wisata Vaksin
Selain menerapkan kebijakan WFB, Kemenparekraf/Baparekraf pun telah mencanangkan program wisata vaksin dan menetapkan Bali sebagai pilot project. Hal ini juga mendapat dukungan dari pelaku industri pariwisata sebagai bagian dari percepatan vaksinasi nasional.

Sandiaga menjelaskan untuk saat ini, wisatawan nusantara tetap menjadi target utama dari program wisata vaksin. Kemudian ketika Bali sudah dibuka bagi wisatawan mancanegara, maka mereka juga bisa bergabung dalam bingkai vaksinasi gotong royong.

"Jadi nanti wisatawan mancanegara akan kami rancang dalam bingkai vaksinasi mandiri dan tidak akan mengambil porsi vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia," ungkap Sandiaga.

Ia menegaskan, wisata vaksin bukan berarti mendorong masyarakat Indonesia untuk berwisata agar mendapat vaksin. Melainkan, menurutnya, vaksin adalah nilai tambah bagi masyarakat yang ingin berwisata.

Pasalnya, big data yang dimiliki Kemenparekraf/Baparekraf menunjukkan banyak masyarakat yang tergiur mengambil program wisata vaksin di luar negeri.

"Ini juga menjadi pemicu wisata vaksin. Kenapa harus terbang jauh-jauh sedangkan kami menawarkan destinasi yang lebih berkualitas dan menyediakan vaksin juga," ucap Sandiaga.