Menkeu: Perlu Rancangan Matang Tarik Swasta Biayai Transisi Energi

BALI - Total pembiayaan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebesar Rp4.002 triliun atau US$281 miliar hingga 2030, yang terpenuhi dengan investasi publik dan swasta.

Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, dari sisi pembiayaan perlu strategi yang dapat mengakomodasi target ini secara saksama. Perancangan strategi dalam proses transisi energi menjadi sangat penting untuk dilakukan semua pihak.

“Sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan dan kerangka peraturan serta iklim investasi yang tepat, sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta, baik di dalam negeri maupun di dunia,” sebutnya dalam agenda Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023 bertajuk ‘Imaging a Net Zero ASEAN’, Jakarta, Kamis (30/3). 

Bendahara Negara juga lanjut menyampaikan, bahwa Indonesia terbuka dan mengundang banyak filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini.

Oleh karena itu, Menkeu mengapresiasi Asian Development Bank (ADB) yang telah bekerja sangat erat dengan Indonesia, untuk meluncurkan mekanisme transisi energi selama COP26 Glasgow.

“Ini adalah desain kerangka kebijakan yang mencoba memobilisasi program keuangan campuran transformatif, yang akan menggabungkan dana pasar konsesi dan harga yang kompetitif,” ujarnya.

Apalagi, dirinya menekankan, Indonesia memiliki peran penting dalam terwujudnya cita-cita net zero di ASEAN. Dengan menyadari fakta, karena Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN.

“Saya kira ASEAN tidak bisa mencapai net zero tanpa partisipasi Indonesia karena kita adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Jadi, peran Indonesia dalam ‘Imaging a Net Zero ASEAN’, ini sungguh relevan dan penting,” terangnya.

Baca Juga: Permintaan Blue Dan Green Ammonia Ditaksir Terus Naik

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai net zero pada 2060 atau lebih awal. Salah satunya, melalui Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah ditingkatkan. 

Patut diketahui, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 telah meningkat dari sebelumnya. Menekan emisi karbon dengan upaya sendiri dari 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional dari 41% menjadi 43,2% setelahnya.

“Ini bukan hanya satu dokumen atau komitmen terpisah, tetapi kami telah mengintegrasikan strategi rendah karbon dan ketahanan iklim jangka panjang kami pada tahun 2050,” tegas Menkeu.

Untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih awal, Sri mengakui tidak mungkin tanpa mengatasi masalah pembangkit listrik tenaga batubara. Negara-negara ASEAN juga sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk ekonomi serta pembangunan industri.

“(Sekali lagi) penting bagi ASEAN untuk menangani di satu sisi, kebutuhan akan ketahanan energi, tetapi juga pada saat yang sama, keterjangkauan dan keberlanjutan energi,” ucapnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Dorong Pemanfaatan EBT Sektor Swasta

Telah Beri Insentif
 Kemenkeu mencatat, hingga kini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal serta inovasi pembiayaan dalam menjembatani kesenjangan dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau. 

Insentif tersebut antara lain penggunaan tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bea masuk, hingga pajak properti. 

Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Green Sukuk dan SDG bond baik di tingkat global maupun domestik. Serta mengeluarkan kerangka peraturan dan undang-undang tentang penetapan harga karbon dan memperkenalkan pajak karbon.

Sebagai informasi, Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023 - Imaging A Net Zero ASEAN: Seminar SEADS 2023 merupakan seminar yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) bekerjasama dengan Kemenkeu untuk mendiskusikan langkah-langkah pemerintah, komunitas, dan sektor swasta di Asia Tenggara dalam rangka menuju netralitas karbon pada 2050 melalui adopsi teknologi, mempercepat ketersediaan pembiayaan, dan tindakan-tindakan efektif lainnya.