Menkeu Minta K/L Dan Pemda Segera Manfaatkan Aset Eks-BLBI | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

25 November 2021|18:37 WIB

Menkeu Minta K/L Dan Pemda Segera Manfaatkan Aset Eks-BLBI

Dalam arahannya, Menkeu meminta langsung DJKN untuk memetakan pemanfaatan aset sitaan BLBI dalam menunjang perekonomian negara.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Dian Hapsari

Menkeu Minta K/L Dan Pemda Segera Manfaatkan Aset Eks-BLBISuasana aset tanah milik obligor BLBI yang berada dikawasan Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan Polonia, Kota Medan. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio.

BOGOR – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemda serta Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan aset hibah hingga Penetapan Status Penggunaan (PSP) eks BLBI untuk segera mempergunakan sebagaimana mestinya. 

Menkeu meminta beragam aset tersebut segera dipergunakan untuk kebutuhan pelayanan publik dan tujuan lainnya. Nantinya, Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikasi aset tersebut atas nama negara. 

"Kemudian dimanfaatkan seperti yang kita lakukan hari ini. Kita bisa menghibahkan untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah, agar aset itu berguna dan bermanfaat," jelasnya dalam konpers virtual, Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam arahannya, Menkeu meminta langsung DJKN untuk memetakan pemanfaatan aset sitaan BLBI dalam menunjang perekonomian negara.

Jika perlu, pemanfaatan itu bisa langsung berdampak pada ekonomi masyarakat dan menimbulkan kesempatan kerja. Sri juga berharap pengambilalihan aset tersebut tidak berujung menjadi 'tanah tak bertuan', sehingga bisa direbut berbagai pihak. 

"Karena itu sekarang difokuskan berbagai aset yang sudah diambil alih, saya minta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara langsung dipikirkan asetnya mau dipakai apa," ujarnya. 

Lantas, Menkeu juga meminta, K/L dan pemda yang telah mendapatkan hibah serta PSP bisa langsung memfungsikan dan mengelola sebagaimana tujuan awal. Sekaligus juga melakukan pencatatan rapi dalam laporan keuangan instansi masing-masing atas aset yang diberikan pemerintah pusat. 

"Kita tata kelolakan hak-hak atau aset-aset tersebut... Sehingga akuntabilitas publik itu tetap dilakukan," terangnya. 

Ke depan, Kemenkeu akan terus bekerja sama langsung dengan Kemenko Polhukam untuk mengurus dan menyisir sisa aset BLBI lewat berbagai jalur hukum. 

"Entah perdata, langkah yang lebih tegas termasuk penyitaan aset, akun, dan pengambilan bahkan kepada anak dan keturunannya," ujarnya. 

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan, sejauh ini pihaknya tengah men-tracing banyak aset untuk disita. Langkah komunikasi kepada pihak tertagih terus ditempuh. 

Langkah penyitaan akan ditempuh manakala pihak tertagih tidak menemui kata sepakat. "Karena pada dasarnya, kita harus mengembalikan uang rakyat. Bahkan untuk aset yang belum dijadikan atau dikenal sebagai harta kekayaan lainnya, itu akan kita kejar," terang Rionald. 

Jangan Biarkan Aset Telantar
Senada, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, aset yang sudah diberikan mesti segera difungsikan dalam bentuk sosial. 

Menurut UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah tidak boleh dikuasai negara tetapi tidak difungsikan. 

"Fungsi sosial bisa diartikan sebagai pelayanan publik berupa perkantoran dan harus digarap, kemudian untuk pendidikan, dan seterusnya. Jadi jangan sampai telantar," sebut Mahfud. 

Ia sendiri mencontohkan, kasus penyerobotan hak negara berupa tanah yang tidak difungsikan banyak terjadi. Masalahnya menjadi pelik, ketika secara administrasi aset tanah tersebut sudah terpenuhi semua di semua tingkatan. 

"Karenanya, Walkot mohon segera digarap, jangan tunggu dua tahun belum (berfungsi), nanti kalau hilang akan susah. Segera ada kepastian dibangun, kalau belum bisa dibangun ya (diproses) pembukuannya," terangnya. 

Ia berjanji, jajarannya akan terus bekerja memburu aset dan pihak-pihak terkait yang belum kooperatif. Penghitungan aset terhutang juga akan dibicarakan secara saksama. 

"Kalau tidak kami akan terus buru. Kami sudah menyiapkan perangkat hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun jika terpaksa hukum pidana," pungkasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA