Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

12 Oktober 2021|21:00 WIB

Menakar Dampak Pemisahan Dana Pensiun Dan PHK

Sejumlah ketidakselarasan regulasi perlu penyelarasan yuridis dan sosiologis
ImageIlustrasi lansia. Sumber foto: Envato/dok

JAKARTA – Mulai tahun depan, pemerintah berencana melarang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) sebelum masa pensiun tiba. Larangan ditujukan termasuk bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pandemi yang membuat laju ekonomi mendadak terhenti menimbulkan dampak; ribuan pegawai yang divonis PHK. 

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, mengungkapkan tahun 2020 merupakan tahun mulai diberlakukan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat, yang berimbas pada dunia usaha. 

"Terlihat pada Desember tahun 2020, jumlah klaim JHT mencapai Rp33,1 triliun, yang meningkat cukup signifikan dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp26,64 triliun," papar Utoh melalui pesan singkat kepada Validnews, Senin (11/10).

Ini berarti, pada akhir 2020, peningkatan jumlah klaim cukup signifikan terjadi, yaitu sebesar 24,25% dari tahun 2019. Sementara itu, klaim JHT pada Agustus 2021 mencapai Rp22,58 triliun, sedikit tinggi dari tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar Rp21,12 triliun.

Pencairan klaim JHT, sebut Utoh, bagi BP Jamsostek sampai saat ini tak menjadi kendala berarti. Selain itu, tren peningkatan ini mulai mereda pada 2021. Terlihat, pada periode Agustus 2021, hanya terjadi sedikit peningkatan klaim JHT, yaitu sebesar 6,9%. 

Di sisi lain, total iuran yang diterima BP Jamsostek hingga periode Agustus 2021 mencapai Rp50,28 triliun. Dengan demikian, likuiditas klaim JHT yang dibayarkan oleh BP Jamsostek dinyatakan masih dalam batas aman.

Begitu pula pada tahun lalu saat ada lonjakan klaim, tak ada kendala pembayaran iuran. Sebab, pemerintah memberlakukan relaksasi iuran yang dinikmati oleh 559 ribu perusahaan dengan pemotongan iuran JKK dan JKM sebesar 99%, serta memberikan penundaan iuran bagi 558 ribu perusahaan sebesar 99%. 

"Relaksasi iuran ini berlaku selama enam bulan dengan penambahan kelonggaran atas denda iuran menjadi 0,5% dari sebelumnya sebesar 2%. Relaksasi iuran ini baru berakhir pada Februari 2021 yang lalu," jelasnya.

Meski tak ada kendala berarti bagi BP Jamsostek, lonjakan klaim membuat pemerintah merancang kebijakan baru. Pelarangan pencairan sebelum pensiun tiba disebut bertujuan agar dana JHT kembali pada peruntukannya, yakni digunakan pada saat pekerja tak lagi produktif. 

Jaring Pengaman Jangka Pendek
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan JHT secara filosofis merupakan program jangka panjang sebagai jaring pengaman pekerja ketika memasuki masa pensiun; tidak bisa bekerja karena kondisi cacat sebelum pensiun; atau meninggal dunia. 

Atas berbagai pertimbangan itulah, Kemnaker saat ini tengah mempertimbangkan manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sesuai Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja, dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan.

Meski demikian, pemerintah bukan menghilangkan sama sekali kemungkinan pekerja mengambil dana sebelum masa pensiun tiba. Dalam Permenaker 19/2015, disebutkan jika peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum usia pensiun, ada syarat yang harus dipenuhi. 

Mereka harus telah bergabung minimal 10 tahun, dengan dana yang diambil maksimal 30% dari jumlah JHT yang bersangkutan. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyebutkan ini.

Indah menjelaskan, program JHT punya manfaat tambahan lain atau sering disebut manfaat layanan tambahan (MLT). Manfaat itu dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja atau buruh. Ini ditujukan guna mengatasi masalah backlog perumahan bagi pekerja atau buruh tersebut. 

Di Pasal 22 itu, pengambilan manfaat JHT dengan masa kepesertaan paling singkat 10 tahun dengan jumlah paling banyak 30% dari jumlah JHT, peruntukannya untuk kepemilikan rumah. Atau, paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Aturan tersebut dibuat agar pekerja/buruh memiliki rumah pribadi sebagai aset.

"Tetapi, dananya tidak bisa digunakan untuk renovasi rumah, karena PP No. 46/2015 mengatur peruntukannya untuk kepemilikan rumah," terang Indah Anggoro Putri kepada Validnews, Selasa (12/10)

Sementara itu, bagi pekerja yang mengalami PHK, pemerintah merancang program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dapat diimplementasikan pada 2022 mendatang. 

Berbeda dengan JHT yang menjadi jaring pengaman pada masa panjang, JKP akan berperan sebagai jaring pengaman yang bersifat jangka pendek atau short term, yakni ketika terkena PHK. Ini memungkinkan manfaat JHT yang diterima pekerja pada masa pensiun menjadi lebih besar. 

"Kami tetap berpandangan Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT akan tetap relevan mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada dampak covid-19," ujar Indah.

Tak Ada Iuran Tambahan
Sesuai pasal 21 PP 37/2021, nantinya uang tunai JKP yang diberikan setiap bulan memiliki maksimal periode enam bulan. Dalam tiga bulan pertama dengan besaran 45%, kemudian pada tiga bulan berikutnya sebesar 25%.

Untuk manfaat tambahan ini, Utoh menegaskan masyarakat tidak akan dikenakan iuran tambahan.

"Tapi, dipastikan peserta tertib kepesertaan tiga program atau empat program sesuai segmen pemberi kerja," urai Utoh. 

Di sisi lain, mengingat besarnya Dana Jaminan Sosial yang dikelola BP Jamsostek, perusahaan mengaku memperhatikan aspek kepatuhan, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik (good governance), untuk mendapatkan hasil yang optimal sepenuhnya untuk peserta, dengan risiko yang terukur. 

"Penempatan dana oleh BP Jamsostek selalu menyesuaikan pada kebutuhan liabilitas dari setiap program (Asset Liabilities Matching/ALMA)," imbuhnya.

Adapun, aset alokasi per 31 Agustus 2021, terdiri dari Surat Utang 68%; Deposito 12%; Saham 12%; Reksadana 7%; dan Investasi langsung 1%.

Sementara itu, menyoal aturan baru ini,  BP Jamsostek tunduk pada regulasi yang berlaku.

"Saat ini, regulasi yang ada memungkinkan pekerja untuk mencairkan dana JHT sebelum mereka memasuki pensiun. Memang sejatinya, dana JHT sudah seharusnya digunakan saat memasuki usia tua untuk digunakan pekerja sebagai dana cadangan setelah melewati masa produktif. Terlebih, saat ini ada program baru yakni program JKP yang merupakan perlindungan saat peserta kehilangan pekerjaan karena PHK,” ujar Utoh.

Perlu Koreksi
Namun, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai berbeda soal aturan baru ini. Dia menyebutkan, secara yuridis ketentuan di Undang-undang Nomor 40, Pasal 35 dan 37 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) mencantumkan tiga syarat pencairan dana JHT, yakni meninggal dunia, pensiun, dan cacat total tidak bisa bekerja lagi.

"Pada Pasal 37 disebutkan, sebelum ketiga hal itu terjadi, bisa dicairkan tapi minimal kepesertaan sudah 10 tahun. Diambilnya juga hanya boleh sebagian di PP 46/2015 ditentukan, hanya boleh 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk perumahan," terang Timboel kepada Validnews melalui sambungan telepon, Senin (11/10).

Akan tetapi, lanjut dia, Permenaker 19/2015 mengizinkan dana diambil saat mengalami PHK. Artinya, sebut Timboel, ketentuan ini melanggar Pasal 35 dan 37 UU SJSN.

"Nah, dampaknya memang secara yuridis sudah bertentangan. Di sisi filosofisnya kan tujuan adanya JHT adalah tabungan. Tapi kalau diambil ketika PHK, baru kerja beberapa bulan, kapan si buruh punya tabungan?" tukas Timboel.

Pengambilan yang terlalu cepat, menurutnya merugikan pekerja sendiri. Pasalnya, uang yang terkumpul baru sedikit. 

“Kalau dana yang diambil terus akibat PHK, investasinya mungkin ditaruh ke tempat yang bisa cepat cair, seperti deposito. Imbal hasilnya paling hanya 2,8-3%. Ini akan berpengaruh terhadap imbal hasil JHT,” ujar Timboel.

Dari hal ini, dia lebih setuju kalau perubahan aturan itu dilakukan secara bertahap saja. Misalnya, dikembalikan kepada seperti zaman BP Jamsostek, bisa ambil JHT setelah kepesertaan minimal lima tahun. Sebab, menurutnya, regulasi ini sudah dikenal baik oleh para pekerja Indonesia.

Secara keuntungan ekonomis, ia menilai jika JHT dikelola minimal lima tahun, maka dana itu akan menjadi dana investasi menengah atas. Kalau yang sekarang, justru hanya jadi dana kejepit.

"Persoalannya pada 2015, pemerintah terlampau maju dalam menentukan (ketentuan pencairan JHT.red), harusnya dikembalikan secara normal, boleh ambil setelah lima tahun ditambah satu bulan setelah PHK. Tapi kan enggak, di PP 60 Jo Permenaker 19 ini dibilang tiap kena PHK boleh ambil. Walaupun baru kerja tiga bulan (sebentar)," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tiap tahun peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapat imbal hasil. Pada 2016, misalnya, yaitu sebesar 7,19%. Lalu, tahun 2017 naik menjadi 7,82%. 

Namun, tak berlangsung lama, pada tahun 2018 langsung turun jadi 6,62%. Ini disebutnya sebagai dampak dari Permenaker 19/2015.

“Waktu itu kan Permenaker tersebut rilis akhir 2015, artinya pada 2016 belum terpengaruh sampai 2017. Pada 2018 baru turun. Tahun 2019 turun lagi jadi 6,06%, turun lagi pada 2020 menjadi 5,63%. Mengapa imbal hasilnya turun juga karena BP Jamsostek sangat prudent atau berhati-hati menentukan instrumen investasi dalam mengelola dana JHT ini. Jadi sejak 2017 ke sini, turun terus. Artinya, pekerja yang punya dana JHT, imbal hasilnya menurun terus secara persentase,” jelasnya.

Padahal, waktu zamannya Jamsostek dulu, imbal hasil bisa 10% JHT per tahun atau 2 digit. Makanya, menurut Timboel, untuk menjaga hasil investasi, syarat pencairan JHT mestinya kembali ke minimal kepesertaan lima tahun.

"Jadi memang selain karena yuridis ketentuan UU-nya dilanggar sama Permenaker 19/2015. Kedua, secara filosofis sosiologis, dana JHT ini kan sebetulnya tabungan untuk pensiun, atau meninggal untuk ahli waris, atau cacat total jadi jangan diambil kalau hanya PHK. Sekarang ada bantalannya JKP, tetapi itu juga sebaiknya menurut saya harus dibuka untuk yang kontraknya jatuh tempo, mengundurkan diri," tutur Timboel.

Dia menghitung, jika dalam kurun minimal lima tahun, bisa ada Rp5-6 juta. Nominal ini jadi signifikan membantu ketika kena PHK. Dia juga ragu JKP yang akan berlaku pada Februari 2022 nanti bisa dirasakan oleh seluruh pekerja atau buruh yang terkena PHK.

"Kalau kita baca PP 37/2021 itu kan diamanatkan pekerja kontrak yang jatuh tempo kontraknya, gak dapet JKP. Pekerja yang mengundurkan diri gak dapet juga," imbuhnya.

Ia menerangkan, dalam UU No. 13, terdapat 15 jenis PHK. Di UU Ciptaker, ada 26 jenis PHK. Salah satu bentuk jenis PHK itu mengundurkan diri. PHK itu bisa disebabkan oleh pengusaha yang melakukan atau pekerja yang melakukan.

"Kontrak putus itu juga termasuk PHK. Jadi maksud saya kalaupun didasari pada PP 37/2021 terkait adanya JKP, tapi JKP-nya kan belum semuanya dapet," tuturnya.

Terkait JKP, Timboel mengatakan, di Pasal 16 UU SJSN disebutkan bahwa peserta berhak mendapatkan manfaat. Di regulasi ini maupun UU Ciptaker dijelaskan bahwa peserta itu adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Artinya, pekerja PKWT juga berhak. Dia mempersoalkan adanya pertentangan dengan UU SJSN.

"Kenapa setelah kontrak kerja saya jatuh tempo, saya ga berhak ambil JHT? Kan artinya PP 37 ini sudah melanggar ketentuan UU SJSN juga. Karena di situ disebutkan, peserta berhak mendapat manfaat dan informasi atas program yang diikutinya," tegasnya.

Dengan demikian, ketika pekerja PKWT yang kontrak kerjanya jatuh tempo nanti, berarti berhak mendapat manfaat. Dari adanya hal paradoksal ini, menurutnya, pemerintah lebih baik memperbaiki semua regulasi agar selaras. 

Sementara itu, menanggapi adanya kekhawatiran pekerja berinvestasi di BPJS, adalah hal biasa. Dalam hal ini, pemerintah harus menginformasikan bahwa dana ini aman dan dijamin langsung oleh APBN. Kemudian, imbal hasilnya pasti lebih tinggi, yakni di atas 2% dibanding menaruh uang di deposito bank pemerintah. 

Terkait pengelolaan dana atau pencairan JHT, BPJS Watch melihat BPJS TK sedang merevisi syarat pencairan JHT untuk tidak menggunakan paklaring

Ada persoalan di lapangan, perusahaan tidak mau memberikan paklaring atau malahan ada pekerja yang kerja sama dengan HRD agar dibuatkan surat itu. Padahal, peserta BPJS TK tersebut masih kerja.

"Makanya kami minta syarat paklaring itu dihapus karena kadang persyaratan itu menjadi sandera untuk peserta yang mau cairkan atau malah jadi peluang fraud bagi sebagian pihak,” katanya. 

Harus Tepat Sasaran
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, punya pandangan lain. Dia membeberkan, biasanya buruh atau pekerja menarik uang JHT untuk menyambung hidup, bukan untuk usaha.  

Dalam catatannya, tidak semua buruh atau pekerja mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu subsidi upah maupun sembako. Banyak pula yang belum dilindungi BPJS.

Ke depan, Elly berharap agar JKP dapat diberikan tepat sasaran dan aksesnya dipermudah supaya buruh atau pekerja yang kehilangan kerja bisa memakai uang tunai tersebut.

"Kita juga gak mau dipersulit, kalau JHT gak mau diambil dan dikembalikan filosofinya, berarti JKP akan datang itu harus dipermudah aksesnya dan tepat sasaran untuk orang-orang yang hilang kerja agar mereka gak ambil uang di JHT," ujar Elly saat berbincang dengan Validnews, Senin (11/10).

Menurut Elly, kebijakan untuk memberlakukan JKP sudah cukup baik. Namun, sangat disayangkan, jangka waktu yang diberikan selama enam bulan dirasa pendek. Dalam kurun waktu itu tidak ada jaminan mereka langsung dapat kerja. 

Meski diberi waktu singkat, ia kembali menegaskan jika JHT sudah tidak bisa ditarik, maka harusnya ada kepastian bahwa JKP bisa diakses orang-orang yang kehilangan kerja, supaya JHT-nya aman.

Lalu, mereka juga bisa memakai uang dari sebagian JKP untuk menambah keahlian atau skill.  Elly juga menambahkan, alangkah baiknya jika JHT dan JKP perlu diawasi dan dilakukan evaluasi komunikasi terbuka. 

Apa yang diamanatkan UU Cipta Kerja dengan tiga manfaat, meliputi Bantuan Uang Tunai, Akses Lowongan Pekerjaan, dan Pelatihan Kerja, haruslah terlaksana.


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA