Memasuki Usia 277 Tahun, Pos Indonesia Berkomitmen Terus Berinovasi

JAKARTA - PT Pos Indonesia, perusahaan di bidang logistik memasuki usia 277 tahun. Perusahaan pelat merah ini pun menyatakan komitmen untuk terus melakukan inovasi dan bertransformasi, dalam upaya meningkatkan kualitas di semua lini dan berselaras dengan laju digitalisasi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Pos Indonesia Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan, kunci eksistensi Pos Indonesia dengan berbagai terobosan inovasinya terletak pada inovasi dan harmonisasi, antara kualitas pelayanan dengan ketepatan teknologi.

"Inovasi di bidang bisnis tidak akan berjalan baik dan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan jika tidak diikuti dengan sisi kualitas service dan ketepatan teknologi," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat(22/12).

Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan akan terus mencari cara-cara inovatif bagaimana service quality semakin baik, semakin disenangi oleh pelanggan, sehingga Pos Indonesia semakin dianggap keberadaannya.

"Mungkin selama ini ada persepsi, PT Pos itu kuno, hanya mengirim surat saja. Sekarang dengan adanya perubahan itu kita sudah menggunakan robotik, ini adalah bagian proses panjang yang dilakukan Pos Indonesia sehingga bisa kembali sebagai leading company di bidang logistik," imbuhnya.

Aspek lain yang tak kalah penting untuk menunjang eksistensi perusahaan dan menghadapi tantangan ke depan, menurut dia adalah, menerapkan manajemen risiko dan tata kelola.

"Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik jika bisa mengelola manajemen risiko dan memitigasi risiko, serta mengelola keuangan dengan baik," ujar Endy.

Selain itu, tambahnya, aspek tata kelola sangat penting dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dengan menyediakan aspek tata kelola ini, lanjutnya, divisi keuangan dan managemen risiko akan mendukung kegiatan divisi-divisi lain dari sisi financing dan kebutuhan keuangan.

Kemudian, lanjutnya, manajemen risiko yang semestinya memang jadi perhatian yang sangat serius baik perusahaan swasta ataupun BUMN. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dan bisa sustainable.

Endy berharap dengan segala inovasi, transformasi teknologi, termasuk peningkatan pelayanan yang terus dijaga akan membuat Pos Indonesia mampu bertahan hingga berabad-abad ke depan. "Harapan kami dengan perbaikan service quality, implementasi digitalisasi teknologi yang semakin baik, semakin canggih, semoga apa yang sudah dilakukan Pos ini masyarakat paham dan kembali memakai service dan produk Pos Indonesia seperti di masa lalu," ujarnya.

Pendistribusian Logistik Pemerintah
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mendukung PT Pos Indonesia melayani pendistribusian logistik pemerintah atau negara. Ini karena PT Pos dinilai telah memenuhi standar sebagai penyelenggara pos dinas lainnya.
 
 "Dari hasil evaluasi kami PT Pos sudah qualified untuk memenuhi standar-standar sebagai penyelenggara pos dinas lainnya," kata Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Gunawan Hutagalung beberapa waktu lalu.

Kemenkominfo sendiri, telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya atau penyelenggaraan pos yang bersifat kedinasan dan nonkomersial untuk kepentingan negara.
 
Dalam beleid itu, penyelenggara pos dinas lainnya harus memenuhi sejumlah standar. Antara lain memiliki atau menguasai gerai di 70% kecamatan di seluruh Indonesia, layanan menjangkau 100% seluruh kecamatan di Indonesia.
 
Berikutnya, memiliki layanan pengaduan dan informasi selama 24 jam untuk 7 hari seminggu, serta menetapkan risiko jumlah kehilangan kiriman maksimal sebanyak 1 ppm (part per million) atau satu kejadian setiap 1 juta penanganan kiriman.
 
Menurut Gunawan, karena menyangkut keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan negara maka perusahaan penyelenggara pos yang ditunjuk sebagai penyelenggara pos kedinasan wajib memenuhi standar yang ditetapkan. Dari sebanyak 743 perusahaan di Indonesia yang telah mendapat izin sebagai penyelenggara pos, menurut dia, tidak otomatis dipersilakan pula untuk ikut mendistribusikan logistik pemerintah atau negara.
 
"Hanya yang mampu memenuhi standar itu yang bisa kami daftar dalam list penyelenggara pos kedinasan. Sampai sekarang baru satu yang meminta untuk didaftarkan dalam list itu yakni PT Pos Indonesia," kata dia.
 
Karena itu, Gunawan mengajak intansi dan lembaga pemerintah, serta BUMN agar menggunakan PT Pos sebagai penyelenggara pos kedinasan. "Silakan dimanfaatkan supaya logistik kita makin kuat, negara kita makin kuat, dan negara kita makin maju," ujar dia.
 
Direktur Business Development and Portfolio Management PT Pos Indonesia Prasabri Pesti menuturkan, sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik, Pos Indonesia berkomitmen mengakselerasi industri kurir dan logistik di seluruh kawasan Indonesia. "Pos Indonesia juga mendorong agar biaya logistik di Indonesia bisa ditekan," ujar dia.
 
Untuk menjangkau seluruh wilayah, kata dia, Pos Indonesia membagi wilayah kerja menjadi enam daerah atau regional. Mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan daya dukung 42 kantor cabang utama, 168 kantor cabang, dan 4.308 kantor cabang pembantu.
 
"Pos Indonesia terus bertransformasi menjadi perusahaan besar, yang bergerak pada bidang kurir, logistik, finansial, dan properti," kata Prasabri.