Maruarar Minta Dukungan BPKP Dampingi Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat (11/1).

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat. 

"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," serunya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh, Kamis (31/10). 

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.

Maruarar Sirait menyatakan, tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah. 

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, kata Maruarar, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah," kat Maruarar.

Backlog Kepemilikan Rumah
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93% backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60% didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah per tahun. Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya. Hal ini agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, pemerintah bertekad untuk bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Pendataan Lahan
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, saat ini sedang melakukan inventarisasi atau pendataan lahan untuk program tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. 

“Kami sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Dia melanjutkan, apabila dari hasil pendataan tersebut, lahan yang diinventarisasi merupakan milik pemerintah, pembangunan program rumah bagi masyarakat bisa segera dilakukan. “Apabila itu tanah-tanah yang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pendataan yang dilakukan pihaknya turut mencakup lahan sitaan yang sudah diselesaikan, termasuk lahan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, dirinya juga menyatakan sudah melakukan koordinasi awal dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengenai penataan satu juta rumah di Daerah perkotaan yang dimulai dari wilayah Jakarta.

“Semua aset-aset pemerintah yang ideal, yang lebih memanfaatkan. Mungkin nanti kan kita memanfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, atau apartemen,” pungkasnya.