Luhut Dapat Tugas Pimpin Percepatan Pembangunan PLTN

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan draf pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (Nepio) untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Djoko menjelaskan dalam rancangan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan berperan sebagai ketua tim, diikuti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai ketua harian tim.

Sementara anggota Nepio nantinya akan terdiri dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN, serta ketua MPTN.

"Ada wakil ketua harian yang memimpin tim atau kelompok kerja. Pokjanya ada tiga, yakni strategi, perencanaan dan kewilayahan, pokja perijinan, pembangunan, dan pengoperasian, serta pokja hubungan kelembagaan dan masyarakat karena nuklir ini penting mendapat respons dari masyarakat," jabar Djoko.

Baca Juga: Ini Dia Yang Tidak Dijelaskan Film "Oppenheimer" Tentang Bom Atom

Sebagai informasi, pembentukan Nepio itu jadi salah satu persyaratan untuk mengomersialisasikan sumber daya nuklir. Secara total, International Atomic Energy Agency (IAEA) mewajibkan 19 persyaratan untuk komersialisasi tenaga nuklir.

"Indonesia sudah (penuhi) 16. Tiganya lagi itu salah satunya Nepio, lalu dukungan stakeholder, satu lagi dukungan pemerintah," ucap dia.

Djoko pun telah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk meminta arahan terkait pembentukan Nepio sebagai upaya memanfaatkan tenaga nuklir.

Sebagai informasi, pemerintah dalam Peta Jalan Transisi Energi membidik operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan berlangsung pada 2032 mendatang dengan kapasitas 250 MW.

Sejauh ini, Djoko menyebut PT ThorCon Power Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang serius untuk menggarap potensi nuklir RI. Tak tanggung-tanggung, perusahaan asal Negeri Paman Sam itu menyiapkan Rp17 triliun dengan realisasi Rp10 miliar untuk membangun laboratorium bersama Institut Teknologi Bandung.

"ThorCon paling produktif karena biayanya dia tidak dari APBN, biaya sendiri Rp17 triliun dan realisasinya sudah menyumbangkan Rp10 miliar untuk laboratorium dengan ITB, itu dia real," katanya.

Baca Juga: Terbitkan PP 25/2023, Pemerintah Atur Pertambangan Berbahan Radioaktif

Selain itu, roadmap studi juga sudah diselesaikan, termasuk studi penerimaan masyarakat di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung yang digarap bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

"Kemudian dengan berbagai pihak, feasibility sudah selesai. Sementara perusahaan lain, itu masih tahapan dengan Rusia, dengan Prancis. Saya pernah dampingi Pak Menteri bertemu Dubes Rusia dan Prancis menawarkan nuklir ke Pak Menteri, termasuk dengan Amerika juga untuk capacity building. Bahkan, biayanya jutaan dolar, tapi itu baru studi," pungkas Djoko Siswanto.