Luhut Beri Sinyal Minggu Depan Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM minggu depan.

Menurut Luhut dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (19/8), Presiden Jokowi telah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan pertalite di harga saat ini.

"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya, dilansir dari Antara.

Luhut mengakui Indonesia sudah cukup baik menjaga laju inflasi di level yang terkendali saat ini.Inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5%; Uni Eropa sebesar 8,9%, bahkan Turki sudah mencapai 79,6%.

Namun, capaian inflasi ini melebihi dari batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen.

Luhut pun telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi. Menurut dia, meski saat ini masih tergolong terkendali, laju inflasi akan sangat bergantung pada kenaikan solar dan pertalite yang masih disubsidi pemerintah.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersiap untuk kemungkinan adanya kenaikan harga BBM. Pasalnya, pemerintah juga harus menekan terus meningkatnya beban subsidi di APBN.

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap," pintanya.

Luhut mengungkapkan, kenaikan harga pertalite dan solar menjadi satu dari sejumlah strategi untuk bisa menekan beban subsidi, selain pengurangan mobil-mobil berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, dan implementasi B40.

"Subsidi kita kemarin Rp502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah, tadi dengan pengurangan mobil-mobil combustion, diganti dengan listrik, kemudian B40, serta menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan solar," katanya.

Sebagai informasi, pemeriintah semula menganggarkan besaran subsidi sebesar Rp150 triliun. Namun, kenaikan harga energi membuat pemerintah mengajukan tambahan Rp352 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp502 triliun.

Penambahan tersebut sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022. Penambahan anggaran tersebut dilakukan agar harga BBM dan tarif listrik tidak dirasakan langsung masyarakat. Sebab, apabila dirasakan langsung masyarakat akan sangat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.

Realisasi subsidi hingga Juli 2022 mencapai Rp116,2 triliun. Sebelumnya, dalam APBN 2022, anggaran subsidi hanya Rp206,7 triliun, namun ditambahkan Rp77,0 triliun sehingga menjadi Rp283,7 triliun. Pada 2021, realisasi subsidi hanya R99,6 triliun.

Adapun realisasi penyaluran subsidi hingga akhir Juli 2022 yaitu penyaluran BBM (solar dan minyak tanah) mencapai 8,6 juta kiloliter; LPG 3 kilogram 3,8 metrikton; listrik bersubsidi 38,5 juta pelanggan; pupuk 4,6 juta ton; debitur KUR 4,4 juta debitur; dan penyaluran KUR mencapai Rp207,4 triliun.