Logistik RI Kemahalan! Pemerintah Target Turun Jadi 12% PDB Di 2029

TANGERANG - Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Tujuannya, meningkatkan daya saing dan menekan harga produk lokal agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun global.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menekankan, efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur biaya produksi nasional. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di level 14,29% PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio di negara maju yang berkisar 8-10%.

“Kami tuh baru mau akan menargetkan dari 14,29% menjadi 12% di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8%,” jabar Iqbal melansir Antara, Jakarta, dikutip Rabu (5/11).

Baca Juga: Pemerintah Dorong Percepatan Transformasi Sektor Logistik

Dia menyampaikan, penurunan bertahap hingga 8% pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi.

Kemendag mengakui, tantangan utama logistik Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India.

“Salah satu tantangan pemasaran produk buatan Indonesia adalah affordable cost (harga yang terjangkau), karena berbicara harga yang terjangkau tuh sangat kompleks, materialnya bagaimana, kemudian penggunaan teknologinya seperti apa, misalnya kita bandingkan dengan Vietnam, India, itu kayaknya kita masih di bawah,” ucapnya.

Baca Juga: Biaya Logistik Mahal, ALFI Dorong Digitalisasi Sektor Logistik

Untuk mencapai target efisiensi tersebut, Kemendag telah menempuh langkah-langkah konkret, salah satunya melalui penerapan Permendag 92/2020 tentang Perdagangan Antarpulau.

Selain itu, pemerintah juga membangun digitalisasi sistem distribusi antarpulau, yang memungkinkan pelaku usaha hanya melakukan satu kali input data untuk seluruh proses pengiriman barang, mulai dari manifes muatan hingga instruksi pengapalan.

“Setiap pelaku usaha itu cukup memasukkan satu input saja, kemudian itu bisa digunakan mulai dari masuk pelabuhan, (penerbitan) shipping instruction, dan segala macam. Jadi lebih efisien,” jelasnya.

Baca Juga: ALFI Beberkan 5 Prioritas Kebijakan Atasi Mahalnya Biaya Logistik RI

Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan integrasi sistem transportasi darat dan laut, serta pengumpulan data muatan yang lebih detail dan akurat.

“Kami menginginkan barang-barang yang dibawa, yang bergerak itu dari Sumatra ke Jawa misalnya, itu tidak hanya tercatat berat truknya berapa, tapi juga apa yang dibawa, jumlahnya berapa, dan ke mana (tujuan pengirimannya),” tuturnya.