Lartas Impor Singkong Segera Terbit, Bapanas: Bisa Jadi Pangan Strategis

JAKARTA - Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengungkapkan, singkong sangat berpeluang untuk menjadi salah satu komoditas pangan strategis. Hal ini didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Pangan Lokal.

Menurut Andriko, adanya Perpres ini mendukung pemanfaatan pangan lokal sehingga bisa mengurangi impor bahan pangan yang selama ini masih dilakukan.

“Perpres ini bisa jadi dasar untuk memasukkan singkong jadi komoditas pangan strategis, menggantikan gandum atau terigu yang impor hingga 12 juta ton per tahun,” kata Andriko kepada Validnews, Kamis (18/9).

Dalam Perpres 81/2024 ini, pemerintah telah menetapkan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dengan tujuan antara lain, meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat.

Selain itu, bertujuan meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau, meningkatkan pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Kemudian juga untuk mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan 4 Kebijakan Atasi Anjloknya Harga Singkong

“Perpres ini mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan penguatan pelaku usaha berbasis pangan lokal untuk kemandirian pangan termasuk singkong,” jelas Andriko.

Andriko menyatakan, pemanfaatan singkong dapat menjadi bahan baku berbagai makanan yang saat ini banyak dikonsumsi masyarakat, antara lain seperti bahan baku industri mie instan, roti, maupun beras analog. Bahkan singkong sangat mungkin diolah menjadi bantuan pangan.

“Beras singkong dapat digunakan untuk program bantuan pangan, maupun cadangan pangan pemerintah (CPP) daerah selain beras,” imbuh dia.

Ia meyakini, jika pemerintah daerah dan pusat bisa memaksimalkan pemanfaatan singkong ini, maka permasalahan harga singkong yang saat ini rendah bisa selesai.

“Jika ini bisa diimplementasikan, persoalan harga singkong yang rendah dapat diselesaikan,” tandas Andriko.

Harga Tertekan Singkong Impor
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menemui Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Ia mengeluhkan harga singkong yang terus tertekan oleh impor tepung tapioka dan singkong, sehingga berdampak pada jutaan petani di dalam negeri.

“Bersama beberapa bupati, kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” tutur Rahmat, dikutip dari keterangannya, Rabu (10/9).

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Harga Singkong Rp1.350/Kg dan Lartas Impor

Selain menuntut perbaikan tata niaga singkong, Mirza juga meminta agar pemerintah menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Melalui cara tersebut, maka kestabilan harga singkong dapat terjaga.

Usulan singkong agar masuk jadi komoditas pangan strategis juga datang dari Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Singkong (DPN MSI). Sekjen DPN MSI, Heri Soba mengusulkan sekaligus mendorong agar pemerintah bisa memprioritaskan produk singkong maupun tapioka di dalam negeri sebagai komoditas strategis untuk menopang ketahanan pangan dan energi sesuai agenda Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk itu, kebijakan menopang singkong harus dimulai dengan membenahi ekosistem hulu dan hilir secara komprehensif,” ucap Heri pada Validnews, Jumat (16/5).