Selamat

Selasa, 5 Juli 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

24 Juni 2022

15:00 WIB

KSP Dorong Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor Di Batam

Hal itu disampaikan KSP dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, untuk mendorong daya saing UMKM lokal di pasar global.

Editor: Dian Kusumo Hapsari

KSP Dorong Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor Di Batam
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Kristiyanto. ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor, di Kawasan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun, Kepulauan Riau.
 
Hal itu disampaikan KSP dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, untuk mendorong daya saing UMKM lokal di pasar global.

“Kota Batam memiliki visi sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan. Posisi UMKM di sini tentu tidak perlu dipertanyakan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Agung Kristiyanto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat dilansir melalui Antara.
 
Agung menyampaikan UMKM menempati porsi yang besar dalam dunia usaha di Batam, namun kontribusi ekspornya belum maksimal.
 
Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Batam, pelaku UMKM di Batam menemui beberapa tantangan di antaranya soal lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, termasuk juga modal yang kurang untuk pengembangan bisnis.
 
Sementara itu, daya saing UMKM yang berorientasi pasar dalam negeri dianggap turun pasca-diterbitkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
 
Beberapa pengusaha di Batam sempat mengkritik kebijakan ini karena barang yang dijual dari Batam ke daerah lainnya di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 
Agung menilai, PMK 199/2019 sebetulnya justru memberikan keadilan terhadap produk impor yang dijual kembali di pasar dalam negeri. Pasalnya, sebelum ada peraturan ini, banyak barang bekas impor dari kawasan FTZ yang dikirim ke daerah lain tanpa dikenakan bea masuk.
 
“Batam ini didesain untuk ekspor. Jadi tantangan yang kita temui saat ini seharusnya dijadikan peluang agar UMKM diarahkan ke orientasi ekspor. Apalagi sudah ada keistimewaan yakni semua barang dari kawasan FTZ bisa diekspor tanpa dikenakan biaya apapun,” kata Agung.
 
Saat ini, Kementerian Perdagangan telah memiliki beberapa program pengembangan produk ekspor, seperti Trade Expo dan Export Coaching Center. Namun program-program ini masih sangat terbatas dan belum tersedia di Kota Batam.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

Tahapan Balas Surat Cinta ETLE

DKI Larang Pedagang Jual Hewan Kurban Di Trotoar

Huawei Rilis Varian Nova 10 Series

Menteri Basuki Ingatkan Aspek Konstruksi Proyek Tol Semarang-Demak

Presiden Ingatkan Rakyat Awasi Kinerja Polri

BKKBN Fokus Tekan Angka Stunting Indonesia Dengan Kolaborasi

MA Rekrut Hakim Ad Hoc Tipikor

Emas Antam Mentok Di Level Rp989.000/gram