Komisi XI dan BI Sepakati ATBI 2026; Surplus Rp16,09 T, Perkuat Cadev

JAKARTA - Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia resmi menyepakati Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026 dari segi Anggaran Operasional (AO) dengan total penerimaan mencapai Rp36,91 triliun, diikuti pengeluaran sebesar Rp20,82 triliun. Sehingga, AO BI di tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun.

“Komisi XI DPR RI menyetujui penerimaan ATBI operasional tahun 2026 sebesar Rp36,91 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja bersama BI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11).

Baca Juga: ATBI September Surplus Rp77,9 T; BI Jadi Salah Satu Pembayar Pajak Terbesar

Misbakhun merinci, penerimaan ATBI 2026 sebesar Rp36,91 triliun terdiri atas penerimaan aset valas sebesar Rp36,82 triliun, penerimaan kelembagaan Rp8,89 miliar dan penerimaan administrasi Rp76,36 miliar.

Selain penerimaan, DPR juga menyetujui anggaran operasional BI sebesar Rp20,82 triliun yang terdiri dari pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp5,95 triliun, manajemen sumber daya manusia Rp3,62 triliun serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,82 triliun.

Selain itu, ada pula operasional perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,37 triliun; operasionalisasi kebijakan utama Rp2,02 triliun; pemberdayaan UMKM; serta stabilisasi harga dan akseptasi digitalisasi Rp715,60 miliar.

Kemudian, pelaksanaan supervisi BI Rp55 miliar; pelaksanaan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Rp456,69 miliar; pajak Rp2,28 triliun; hingga cadangan anggaran Rp507,99 miliar.

Baca Juga: BI Patok Surplus Anggaran Rp20,8 T Pada 2026

Usai membacakan detail tersebut, Misbakhun menekankan komitmen BI untuk mengelola ATBI 2026 dengan fokus pada penguatan cadangan devisa, menjaga kecukupan likuiditas valas, dan memastikan investasi pada aset yang aman dan optimal.

Sebelumnya, dari segi anggaran kebijakan disampaikan dengan sifat hanya sebatas informasi, BI juga menargetkan penerimaan kebijakan senilai Rp151,54 triliun, dan pengeluaran kebijakan Rp147,2 triliun. Dengan demikian, surplus Anggaran Kebijakan (AK) adalah sebesar Rp4,27 triliun.

“Sebagaimana diketahui, untuk anggaran kebijakan kami sampaikan sebagai informasi, sementara anggaran operasional kami sampaikan untuk mendapat persetujuan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebelumnya, Rabu (12/11).

Beda Asumsi Makro BI dan Pemerintah
Di samping anggaran operasional dan kebijakan, Komisi XI DPR RI juga menyepakati asumsi makro ekonomi rancangan BI, terdiri dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,33% pada 2026; inflasi sebesar 2,62%; serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.430 per dolar AS.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun.

Baca Juga: Lebih Rendah Dari APBN, BI Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Di 2026

Sebagai catatan, asumsi makro ekonomi BI untuk 2026 mengalami peningkatan dibanding ATBI 2025, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun ini ditargetkan sebesar 5,25%, inflasi rata-rata 2,5%, serta nilai tukar rupiah Rp15.285 per dolar AS.

Di saat bersamaan, asumsi makro yang dirancang oleh BI, sebagai acuan penyusunan ATBI, juga sedikit berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 milik pemerintah. 

Seperti pertumbuhan ekonomi yang pemerintah target berada di kisaran 5,4%, dengan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS, dengan inflasi sama di angka 2,5%.