Komisi VII Sahkan Lifting Minyak Bumi dan Gas 2024

JAKARTA - Komisi VII DPR telah menetapkan beberapa aspek asumsi dasar untuk sektor energi Tahun Anggaran (TA) 2024. Salah satunya adalah lifting minyak bumi sebesar 635 ribu barel per hari (BOPD).

Angka itu lebih tinggi dari yang diajukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yakni minyak sebesar 625 ribu BOPD dan lifting gas sekitar 1.033 BOEPD.

"Mungkin ada sedikit perbedaan dalam range rapat kerja 615 ribu BOPD-640 ribu BOPD, sekarang kita sepakati 635 ribu BOPD untuk lifting minyak. Gas bumi, sesuai dengan nota keuangan yaitu 1.033 BOEPD," ungkap Bambang dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM di Jakarta, Kamis (31/8).

Baca Juga: SKK Migas: Target Lifting Tahun Depan Lebih Realistis

Kemudian untuk cost recovery dalam produksi hulu migas, Komisi VII DPR menyetujui usulan Menteri ESDM, yakni sebesar US$8,25 miliar untuk tahun 2024 mendatang.

Sebagai informasi, realisasi lifting migas sepanjang 2022 mencapai 1,56 juta BOEPD yang terdiri dari lifting minyak bumi sebanyak 612 ribu BOPD dan gas bumi di angka 955 BOEPD.

Sementara tahun ini, APBN TA 2023 mematok target lifting minyak bumi 660 ribu BOPD dan gas bumi 1,1 juta BOEPD dengan realisasi hingga Juli 2023 sebanyak 608,4 ribu BOPD minyak bumi dan 950,5 ribu BOEPD gas bumi. Untuk outlook 2023, diperkirakan lifting migas akan mencapai 1,5 juta BOEPD.

Subsidi Energi
Selanjutnya untuk volume BBM bersubsidi, Komisi VII DPR menyetujui apa yang termaktub di dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024, yakni 0,58 juta kl untuk minyak tanah dan 19 juta kl untuk minyak solar.

"Soal LPG 3 kg, dalam nota keuangan 8,03 juta MT dan disepakati semua fraksi 8,5 juta MT," tambah dia.

Demikian pula dengan subsidi listrik, usulan Menteri Arifin Tasrif dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 sebesar Rp73,24 triliun telah mendapat persetujuan dari Komisi VII DPR

"Subsidi listrik Rp73,24 triliun kita sepakati tetap sesuai nota keuangan," kata Bambang Hariyadi.

Diketahui, realisasi BBM bersubsidi tahun 2022 mencapai 18,1 juta kl, terdiri dari minyak tanah 0,49 juta kl dan minyak solar 17,6 juta kl. Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai 7,8 juta MT.

Dalam APBN TA 2023, ditargetkan penyaluran BBM bersubsidi mencapai 17,5 juta kl yang berasal dari minyak tanah 0,5 juta kl dan minyak solar 17 juta kl dengan realisasi 0,29 juta kl minyak tanah dan 9,94 juta kl minya solar. 

Hingga akhir tahun nanti, diperkirakan penyaluran BBM bersubsidi secara total mencapai 18,8 juta kl.

"Jadi arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap minyak solar dan subsidi minyak tanah, serta melanjutkan roadmap registrasi pengguna BBM," tambah Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Total Subsidi Energi 2024 Rp329,9 Triliun

Dia juga menyebut pengusulan volume LPG 3 kg tahun depan mengacu pada realisasi penyaluran Januari hingga Juli 2023 yang mencapai 4,66 juta MT dan outlook hingga akhir tahun sebesar 8,22 juta MT atau lebih tinggi dibandingkan target APBN TA 2023 sebesar 7,8 juta MT.

Kementerian ESDM, sambungnya, juga telah menyiapkan arah kebijakan penyaluran LPG subsidi, yakni dengan mentransformasikan penyaluran dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)

"Arah kebijakan akan melanjutkan upaya transformasi menjadi berbasis orang dengan terintegrasi dengan data pengguna LPG tabung 3 kg," tandasnya.

Sementara itu, pengusulan subsidi listrik tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan untuk memberikan subsidi pada golongan yang berhak, serta penyaluran bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Adapun hingga Juli 2023, subsidi listrik tercatat telah sebesar Rp37,49 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp70,49 triliun dan outlook hingga akhir tahun sebesar Rp66,78 triliun.

"Kebijakan kami juga termasuk untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan," tegas Menteri Arifin.