Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

15 Januari 2022

08:00 WIB

Kolaborasi Pertambangan Besar Dan Kecil Percepat Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals atau SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Editor: Fin Harini

Kolaborasi Pertambangan Besar Dan Kecil Percepat Pencapaian SDGs
Foto udara kerusakan Lanskap Bukit Bulan akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun, Jambi, Kamis (18/11/2021). ANTARAFOTO/Wahdi S

JAKARTA - Pendiri A+ CSR Indonesia Jalal mengatakan kerja sama yang dilakukan antara pertambangan besar dan pertambangan kecil dapat mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kalau pertambangan skala besar mau bekerja sama dengan pertambangan skala kecil, maka pencapaian SDGs itu akan jauh lebih dimungkinkan," kata Jalal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (14/1), dikutip dari Antara.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan sejak tahun 2015 terkait dengan hubungan antara pertambangan dengan SDGs memiliki bias pertambangan skala besar, dan hampir tidak memberi ruang bagi pembahasan pertambangan skala kecil.

Namun, publikasi de Haan, Dales, dan McQuilken mengubah wacana dan praktik secara signifikan.

Label perusahaan tambang skala kecil yang dianggap lebih sering merusak lingkungan justru bisa dikurangi, bahkan dihentikan melalui kolaborasi dengan perusahaan tambang skala besar.

Jalal menjelaskan banyak negara yang menggantungkan energinya pada pertambangan sebetulnya mengalami peningkatan kemajuan di dalam kinerja pembangun berkelanjutan.

"SDGs adalah formalisasi komitmen pembangunan berkelanjutan yang jadi tujuan tanggung jawab sosial dan tujuan ICMM. Perusahaan pertambangan harus mengacu ke sana," ujar Jalal.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa cara perusahaan tambang berkontribusi terhadap SDGs dengan menjalankan bisnis inti secara benar.

Menurut Jalal, bisnis inti harus sesuai dengan tujuan SDGs. Baru kemudian investasi sosial dijalankan, dan yang paling akhir dialog kebijakan dengan pemerintah.

"Jadi yang utama adalah menyesuaikan core business sama SDGs, kemudian baru melakukan investasi sosial dan dialog kebijakan," pungkasnya.

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan global, yang disahkan pada 25 September 2015. SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, termasuk penambangan mineral dan batu bara, untuk menjalankan program tanggung jawab sosial. Lewat program tersebut, perusahaan bisa mengatasi dampak yang timbul dari operasi pertambangan.

Selain itu, terdapat UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur soal pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar lokasi tambang.

Kepada Validnews, Kepala Pokja Informasi/Humas Minerba Kementerian ESDM Sony Heru Prasetyo menjelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 3 Tahun 2020, PPM sendiri merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual, maupun kolektif agar tingkat kehidupan bisa menjadi lebih baik. 

Setidaknya terdapat empat indeks dalam pelaksanaan PPM, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILH), serta Indeks Infrastruktur.

Dari keempat indeks itu, terdapat delapan pilar pengelompokan dalam PPM, yakni pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat, pemberian kesempatan pada masyarakat setempat untuk mengelola lingkungan sekitar tambang secara berkelanjutan, dan yang terakhir ialah pembangunan infrastruktur.

Data yang dimiliki Kementerian ESDM, terdapat 1.235 perusahaan penambangan batu bara, yang sebagian besar telah melaksanakan kewajiban PPM. Sepanjang 2020, perusahaan tambang batu bara sudah menggelontorkan Rp1,28 triliun untuk program PPM. Jumlah ini turun dibandingkan 2019 sebesar Rp2,2 triliun. 

Sementara, pada 2021, hingga Kuartal III, total dana PPM yang telah dikeluarkan mencapai Rp988,28 miliar.  




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER