KKP Dorong Transformasi Pengawas Internal Berkelanjutan Untuk Deteksi Penyimpangan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah untuk mewujudkan kinerja positif yang berkelanjutan dengan mendorong transformasi peran pengawas internal menjadi strategic consulting partner atau mitra konsultasi strategis pada setiap pelaksanaan program-program prioritas.

Langkah ini sejalan dengan mandat Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwa Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program kementerian.

Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif mengatakan peran Inspektorat Jenderal (Itjen) sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. Setiap tahun kinerja Itjen dinilai oleh BPKP, di mana hasilnya sebagai bahan evaluasi internal tentang berbagai pencapaian Itjen.

Baca Juga: KKP Pastikan Nelayan Program KNMP Terlindungi Asuransi

"Tanpa Itjen yang kuat, sebuah instansi akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, dan praktik korupsi, dan tujuan organisasi maupun program-program prioritas nasional akan sulit tercapai," kata Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (18/9).

Saat ini, kata Latif, pihaknya mulai mengarahkan bahwa keputusan dan strategi pengawasan didasarkan pada analisis data yang mendalam, salah satunya menggunakan data untuk mengidentifikasi area risiko, mengukur kinerja, bahkan bisa memprediksi masalah di masa depan (foresight).

Latif mengatakan pengawasan dilakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi.

Baca Juga: KKP Surati Komdigi Segera Blokir Situs Penjualan 4 Pulau Di Anambas

Dengan strategi ini, ia menekankan Inspektorat Jenderal terus mendorong unit-unit kerja untuk melakukan perbaikan termasuk mendorong penerapan teknologi baru, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Jika Itjen sudah mencapai kapabilitas level 5 (optimizing) atau maksimal, berarti Itjen telah bertransformasi menjadi unit pengawasan yang modern, proaktif, terpercaya dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hasilnya tata kelola pemerintahan di KKP berjalan dengan baik," jelas dia.