Kementan Curigai Manipulasi Data Beras Di Pasar Induk Cipinang

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan ada ketidakwajaran dalam data distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan penelusuran pihaknya, ia mengaku telah menemukan data stok beras Food Station Tjipinang yang mencatat adanya beras keluar sejumlah 11.410 ton beras dalam sehari, yaitu pada 28 Mei 2025 lalu.

Penelurusan tersebut menurut Amran, dilakukan usai Kementan menerima sejumlah keluhan pedagang di PIBC mengaku pasokan beras mulai minim di pasaran.

“Masuk akal gak? Ini 11.000 keluar satu hari. Satgas pangan sudah turun, alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6).

Merujuk data stok beras di Food Station Tjipinang, tercatat trennya terus meningkat sejak tahun 2024, yakni di kisaran 30 ribu hingga 40 ribuan ton. Bahkan di tahun 2025, telah mampu menembus di kisaran 50 ribu ton.

Baca Juga: Zulhas Optimistis RI Tak Impor Beras Lagi Sampai Tahun Depan

Sementara itu, untuk arus masuk dan keluar beras di PIBC cenderung stabil dan berimbang, yakni rata-rata sirkulasi masuk dan keluar beras sekitar 2.000 hingga 3.000 ton per hari.

Oleh karena itu, Amran menilai, data yang mencatat angka beras keluar dari PIBC tembus hingga 11.410 ton per hari memunculkan tanda tanya besar.

”Kemarin begitu mengatakan (harga beras) naik, aku cek. Sekarang tidak ada lagi alasan. Dulu ada alasannya, kalau stok Bulog kurang, impor. Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton? Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Untuk di-blending, untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal,” ungkapnya.

Amran pun menegaskan permainan distribusi atau laporan stok secara sengaja berarti bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

”Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali. Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi,” tegasnya.

Untuk itu, Amran mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dan mencederai perjuangan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan dalam negeri.

”Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” ucapnya.

Baca Juga: BPS: Produksi Beras Januari-Mei 2025 Capai 16,62 Juta Ton

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, menjelaskan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap data keluar beras tersebut.

”Mereka ditanya tetapi tidak bisa menyampaikan barang itu ke mana perginya, keluarnya dari mana, tidak ada. Belum bisa disampaikan kepada kita. Kita akan lebih mendalami lagi data tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data,” ungkapnya.