Kemenkop: Per 25 Mei 2025, 47.630 Desa Sudah Gelar Musdesus

JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan optimisme terhadap pencapaian target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) yang akan dicanangkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025 mendatang.

Menurut Menteri Koperasi Budi Arie, pemantauan perkembangan pembentukan Kopdes dilakukan secara real-time melalui portal resmi kopdesmerahputih.kop.id.

Hingga 25 Mei 2025 pukul 11.00 WIB, tercatat 47.630 desa (57,02%) telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari proses pembentukan koperasi.

Sementara itu, jumlah desa yang telah disosialisasikan program ini mencapai 79.075 desa, atau 94,19% dari total 83.944 desa yang terdaftar.

“Progres ini akan terus berkembang. Kami optimis seluruh desa dapat menyelesaikan proses pembentukan koperasi sebelum tenggat waktu 30 Juni 2025,” ujar Budi Arie dalam rapat bersama DPR Komisi VI, Senin (26/5).

Baca Juga: 16.740 Musdesus Kopdes Merah Putih Tuntas, Jawa Tengah Terbanyak

Dari sisi pencapaian wilayah, Provinsi Lampung mencatat tingkat pembentukan tertinggi sebesar 99,51%, disusul Jawa Timur (90,66%) dan Jawa Tengah (89,19%).

Di sisi lain, provinsi dengan progres terendah adalah Papua Pegunungan (0,04%), Papua Barat (0,62%), dan Papua Barat Daya (2,17%).

Untuk mendorong percepatan di wilayah-wilayah dengan capaian rendah, Budi menerangkan jika Kemenkop bersama Satuan Tugas (Satgas) Nasional terus melakukan koordinasi dan pendampingan secara intensif.

“Kami turun langsung bersama jajaran untuk menghadiri musdesus dan mensosialisasikan program ini secara masif, termasuk di NTT, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan wilayah lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Apindo Sebut Program Kopdes Merah Putih Masih Abu-Abu, Ini Alasannya

Selain itu, Satgas Nasional juga menggelar sejumlah kegiatan peluncuran simbolis dan dialog percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih di berbagai provinsi, yang turut dihadiri kepala daerah hingga kepala desa setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengingatkan agar pencapaian target kuantitatif tidak boleh mengesampingkan kualitas koperasi yang dibentuk. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa demi mengejar angka, akan menciptakan koperasi yang tidak berdampak bagi masyarakat.

"Jangan sampai karena mengejar angka kita disebarkan koperasi-koperasi kertas, koperasi yang hanya tercatat secara administratif dan tidak memiliki kegiatan usaha nyata yang berdampak bagi masyarakat," katanya.