Kemenkop Penuhi Permintaan Asosiasi UMKM

JAKARTA – UMKM dipandang menjadi penggerak ketika perekonomian lesu akibat pandemi. Pasalnya, perekonomian sulit membuat usaha berskala besar banyak yang menunda investasi, sedangkan UMKM tidak dapat menunda ekspansi bisnis.

"Mereka ini dinamisator, penggerak ekonomi ketika sulit. Oleh karenanya, tuntutan mereka harus dipenuhi untuk menggerakkan ekonomi agar tidak semakin melemah," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/9).

Data Kemenko Perekonomian menyebutkan jumlah UMKM kini mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi pda PDB sebesar 61,07% atau senilai RpRp8.573,89 triliun. UMKM memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Karena itu, Teten menyebutkan pihaknya berkomitmen memenuhi permintaan berbagai asosiasi UMKM, mulai dari pelonggaran usaha dengan mengikuti level PPKM, bantuan tambahan modal, hingga kemudahan untuk mengakses pembiayaan.

"Termasuk juga terkait legalisasi, pengurusan NIB di Online Single Submission (OSS), digitalisasi, hingga suplai bahan baku," ujarnya.

Hal itu ia kemukakan setelah menggelar dialog dengan berbagai asosiasi UMKM. Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi penting guna mengatasi segala kendala yang dihadapi UMKM untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi covid-19.

Ia menambahkan, hasil dialog bersama asosiasi UMKM tersebut akan ditindaklanjuti satu per satu guna dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Sinergi antarkementerian/lembaga menurutnya juga punya peranan penting dalam ketahanan UMKM.

"UMKM harus bertahan, harus bangkit, dan tumbuh karena mereka tulang punggung ekonomi Indonesia. Sekitar 99% unit usaha masuk dalam segmentasi UMKM," kata Teten Masduki.

Dalam kesempatan itu, Ketua Asosiasi Paguyuban Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima Jakarta dan sekitarnya Puji Hartoyo menjelaskan pihaknya akan menjalin sinergi aktif dengan pemerintah guna memberi pendampingan bagi UMKM, khususnya pemilik warteg serta PKL. Pendampingan itu, lanjut puji, utamanya terkait digitalisasi usaha.

"Pendampingan yang kami lakukan salah satunya bekerja sama dengan Grab. Dari koordinasi dengan Menkop UKM, diharapkan kami bisa masuk ke dalam LKPP Karena target dari presiden 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM," harapnya.

Sebelumnya, sebanyak 16 perwakilan Asosiasi Paguyuban dan Pedagang Indonesia telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo guna menyampaikan keluhan serta sejumlah permintaan agar pelaku UMKM tetap bisa mempertahankan usahanya.

Dialog bersama Kementerian Koperasi dan UKM itu pun menjadi tindak lanjut atas pertemuan asosiasi UMKM dengan Presiden Joko Widodo agar tuntutan dan permintaan para pelaku usaha dapat segera diwujudkan oleh pemerintah.