Kemenkop Hadirkan Bantuan Pendampingan Hukum Bagi UMK | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

09 November 2021|15:16 WIB

Kemenkop Hadirkan Bantuan Pendampingan Hukum Bagi UMK

Penutupan tempat usaha berimbas pada masalah hukum bagi UMK, seperti kredit macet, utang piutang, wanprestasi, hingga masalah ketenagakerjaan

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

Kemenkop Hadirkan Bantuan Pendampingan Hukum Bagi UMKIlustrasi. Pedagang merapikan kiosnya saat tidak beroperasi di Pasar Tasik, Tanah Abang (21/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM terus mengimplementasikan amanat yang termaktub dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam regulasi itu, termaktub dalam Pasal 48 hingga Pasal 52 mengenai penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Untuk itu, Kemenkop UKM telah merampungkan susunan program fasilitasi hukum guna membantu para pelaku UMK.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan langkah tersebut tak lepas dari berbagai permasalahan usaha yang dihadapi para pelaku UMK akibat pandemi covid-19, mulai dari penurunan volume usaha hingga melemahnya kolektabilitas pinjaman.

Tak sampai situ, Arif menyebut penutupan tempat usaha menjadi hal lazim yang dialami para pelaku UMK yang kemudian mengakibatkan mereka terjerat masalah hukum, seperti kredit macet, wanprestasi, utang piutang, serta permasalahan ketenagakerjaan.

"Pelaku UMK masih kesulitan untuk mendapat bantuan dari konsultan profesional, baik konsultan usaha maupun konsultan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan fasilitasi hukum dari kami, diharapkan mereka bisa terus menjalankan usahanya dan dapat berkembang," sebut Arif dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (9/11).

Secara rinci, Arif memaparkan pada Pasal 48 PP Nomor 7/2021 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMK secara gratis. Sementara pada Pasal 49, para pelaku UMK bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat ataupun pemda.

"Tentu persyaratannya antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menyerahkan dokumen yang terkait dengan perkara," ungkap dia.

Kemudian pada Pasal 50, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberi bantuan pembiayaan kepada pelaku UMK yang meminta layanan bantuan pendampingan hukum oleh pihak lain dengan tata cara dan besaran pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Berikutnya ada Pasal 51, dalam memberikan bantuan dan layanan pendampingan hukum, pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan sejumlah hal, salah satunya ialah mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku UMK.

Tak hanya itu, pemerintah pusat dan pemda juga wajib membuka informasi kepada pelaku UMK terkait bentuk dan cara mengakses layanan bantuan pendampingan hukum serta meningkatkan literasi hukum di kalangan para pelaku UMK.

"Keempat ialah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan pendampingan hukum serta yang kelima melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan atau organisasi profesi hukum," kata Arif.

Sementara pada Pasal 52, imbuhnya, termaktub pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku UMK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Nantinya, hasil pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum akan dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang kemudian melakukan evaluasi setidaknya satu kali dalam setahun.

Program layanan bantuan dan pendampingan hukum itu sendiri secara khusus ada dalam penanganan Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha dalam naungan Deputi Bidang Usaha Mikro yang sesuai dengan nomenklatur Permenkop UKM Nomor 1/2021.

Lebih lanjut, Arif berharap agar amanat dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 itu dapat terealisasi secara masif di seluruh pelosok negeri secara merata. Untuk itu, ia meminta setiap dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota agar menyiapkan organisasi bantuan hukum.

"Dinas harus menyiapkan organisasi bantuan hukum pada struktur satuan kerja perangkat pada masing-masing daerah agar kemudahan pelaku UMK dalam mencari perlindungan hukum dapat tercipta," tandasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER