Selamat

Minggu, 25 Juli 2021

WIRAUSAHA

12 Juli 2021|20:46 WIB

Kemenkop Beberkan Strategi Rebranding Koperasi

KUMKM bisa manfaatkan alokasi 40% belanja pemerintah dan penyediaan 30% infrastruktur publik untuk menjajakan produknya

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImageLogo koperasi. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) membidik pencetakan 500 koperasi moderen pada 2024 mendatang. Koperasi tersebut ditargetkan dapat berkontribusi sebesar 5,5% terhadap PDB nasional.

Guna mewujudkan target itu sekaligus melakukan rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang moderen, kontributif, dan kompetitif, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun menyebut pihaknya telah menyusun sejumlah langkah strategis.

Salah satu yang akan dilakukan Kemenkop UKM adalah mentransformasikan kelembagaan dan usaha koperasi dengan berbagai cara, seperti pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan hingga pengembangan koperasi multi pihak.

"Kami juga akan mengembangkan factory sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dengan rantai pasok dan menguatkan kelembagaan serta usaha anggota koperasi lewat strategi amalgamasi atau spin off dan split off," ungkapnya ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Koperasi ke-74 di Jakarta, Senin (12/7).

Kemudian, Teten menyebut pihaknya juga sudah menyiapkan dukungan regulasi dalam bentuk PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak hanya memuat kemudahan bagi KUMKM, tetapi juga menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam regulasi itu, para pelaku koperasi dan UMKM bisa memanfaatkan optimalisasi belanja pemerintah sebesar 40% bagi KUMKM serta penyediaan 30% ruang infrastruktur publik bagi galeri produk dalam negeri.

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM pun turut mendorong perubahan mindset entrepreneurship koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam agar melakukan transformasi bisnis melalui pembiayaan kepada sektor produktif.

"Hal ini kami lakukan setelah melihat fakta terjadinya over likuiditas pada koperasi itu sehingga akhirnya membatasi jumlah simpanan anggota," kata Teten.

Teten menegaskan, Kemenkop UKM juga senantias mendukung inovasi yang dilakukan oleh koperasi, salah satunya lewat digitalisasi melalui peluncuran IDX COOP atau portal inoavasi koperasi pada 2020 silam yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktik inovasi perkoperasian.

Beriringan dengan itu, dalam rangka membangun ekosistem usaha yang aman dan kondusif sekaligus menekan berbagai masalah koperasi yang muncul karena kelalaian ataupun praktik koperasi bodong, KemenkopUKM juga menguatkan fungsi pengawasan lewat Reformasi Pengawasan Koperasi yang termaktub dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020.

Pemerintah pun, lanjut Teten, juga terus meningkatkan awareness atau literasi keuangan di kalangan masyarakat lewat sosialisasi dan publikasi himbauan di berbagai platform media sosial.

"Kami juga membentuk Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi di seluruh Indonesia dengan tujuan memperketat pengawasan entitas koperasi," tandasnya.

Disrupsi
Pengembangan koperasi, ungkap Menkop, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan gangguan, seperti kehadiran pandemi covid-19 yang mengubah pola aktivitas dan konsumsi masyarakat serta munculnya norma-norma baru.

Tak hanya itu, pengembangan koperasi juga mendapatkan disrupsi demografi. Kini strukturnya didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha dengan presentasi 64,69%. Terakhir,terdapat disrupsi teknologi atau era Revolusi Industri 4.0 dengan kemudahan akses teknologi.

Dengan begitu, Teten menegaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenkop UKM tersebut dilakukan guna menanggapi ketiga disrupsi itu.

"Ini menjadi perjuangan kita bersama untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia," imbuh Menkop Teten Masduki.

Teten tak menampik anggapan bahwa koperasi belum menjadi pilihan utama bagi kelembagaan ekonomi rakyat. Hal itu terlihat salah satunya pada partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi hanya sebesar 8,41% atau di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31%.

Meski begitu Teten tetap melayangkan apresiasi bagi sejumlah provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Barat yang tingkat partisipasi masyarakatnya dalam berkoperasi sudah mulai meninggi.

"Kedua, rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang baru 5,1%. Ini menjadi bukti koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama," tandasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA