Kemenkeu: Per Juli, Pemerintah Sudah Salurkan FLPP Rp13,37 T

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah pusat lewat APBN telah menyalurkan penyediaan rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) via fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) senilai Rp13,37 triliun per 31 Juli 2024. Realisasi dana ini sudah menghasilkan 109.719 unit rumah bagi MBR.

Adapun total alokasi FLPP dalam APBN 2024 mencapai Rp13,72 triliun, yang ditargetkan dapat menghasilkan sebanyak 166 ribu unit rumah MBR. Sedikit-banyak, realisasi FLPP bagi MBR ikut berkontribusi pada target penyediaan rumah oleh pemerintah dalam jangka menengah.

“Sampai 31 juli 2024, sudah 109.719 rumah (MBR) nilainya (FLPP) Rp13,37 triliun dari alokasi yang ada di APBN Rp13,72 triliun… Di RPJM targetnya 1 juta (unit rumah) dan ini menyelesaikan target ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Agustus 2024, Jakarta, Selasa (13/8).

Karena itu, dia menampik anggapan bahwa dana penyediaan rumah murah via FLPP 2024 oleh pemerintah sudah habis. Karena masih ada sisa anggaran untuk penyediaan rumah MBR via FLPP ini ke depannya.

“Kita masih akan terus menimbang, bagaimana untuk merespons kalau memang demand (rumah MBR) akan meningkat dan tentu ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah belum menggodok rencana kelanjutan insentif PPN DTP perumahan di 2025. Namun yang jelas, kebijakan ini telah memberikan keringanan bunga yang lebih murah untuk KPR-MBR, lewat subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta per unit.

“Jadi ini memang memberikan dukungan yang sangat kuat bagi masyarakat berpenghasilan rendah terutama, untuk memiliki rumah dengan lebih mudah,” terang Febrio. 

Pemerintah juga merevisi harga rumah yang bisa menikmati KPR-MBR ini senilai paling rendah Rp166 juta/unit. Patokan ini juga akan kembali bergantung pada daerah di mana rumah itu berada, karena ada juga harga yang lebih tinggi akibat biaya produksi di beberapa region tidak sama.

“Artinya, FLPP dan KPR-MBR ini terus jalan yang memberikan dukungan banyak sekali bagi masyarakat. Setiap tahun itu rata-rata sekitar 200-an ribu unit rumah untuk MBR (terjual),” paparnya. 

APBN Kita mencatat, per 31 Juli 2024, pemerintah sudah berinvestasi below the line berupa KPR-FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp8,6 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga memberi dukungan untuk rumah komersil atau di atas MBR. Hal ini pun memberikan dukungan dan berdampak besar bagi masyarakat untuk bisa membeli rumah komersil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi konstruksi dan investasi.

Dia pun mengingatkan, pemerintah sudah mulai memberikan insentif untuk rumah komersil PPN-DTP 100% di 2024. Yang dilanjutkan hingga pengujung tahun dengan PPN-DTP 50%. Pemerintah mengklaim pembelian ini sudah berdampak cukup besar bagi ekonomi. 

“Untuk semester I/2024, jumlah rumah yang sudah memanfaatkan PPN-DTP ini (rumah komersil) sebanyak 22.449 unit rumah… Ini tentunya memberikan dorongan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah tetapi juga mendorong sisi konstruksi (kuartal II) tumbuh di atas 7%, dukungannya terhadap investasi (bangunan) di sisi belanja dari PDB itu juga tumbuh cukup kuat,” urainya.