Kemendag Siapkan Sanksi Buat Distributor Lini 2 MinyaKita Yang Terbukti Nakal

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan siap memberikan sanksi kepada distributor lini 2 MinyaKita yang terbukti nakal. Pasalnya, perilaku distributor nakal inilah yang menjadi penyebab harga Minyakita naik di tingkat pengecer. 

"Ada (sanksinya). Kita peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu kita cabut izin distributornya," ujar Budi Santoso di Jakarta, Senin (3/3). 

Menurut dia, sebenarnya MinyaKita dari sisi pasokan tidak ada masalah. Kemudian dari sisi harga Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengatur kalau dari produsen ke distributor lini 1 harganya Rp13.500. Lalu, dari distributor lini 1 ke distributor lini 2 harganya Rp14.000, distributor lini 2 ke pengecer Rp14.500, sehingga harga MinyaKita di konsumen itu Rp15.700.

"Memang kenapa kemudian harga mahal? Yang paling utama sebenarnya karena distribusi. Kami sudah menemukan beberapa temuan di lapangan, ini distributor lini 2 ketika menjual kepada pengecer itu, ada yang nakal dengan membuat harus membeli minimal sekian. Misalnya distributor lini 2 menjual minimal harus 50 dus atau 100 dus MinyaKita yang itu tidak mampu dibeli oleh pengecer. Dengan demikian, hanya pengecer bermodal besar yang bisa membeli MinyaKita ke distributor lini 2," bebernya. 

Akhirnya pengecer besar menjual lagi MinyaKita kepada pengecer kecil, tidak langsung ke konsumen. Hal ini tentunya membuat rantai distribusi MinyaKita semakin panjang dan harganya semakin mahal ketika sampai di tangan konsumen. "Itu yang sedang kita awasi selama ini bersama Satgas Pangan dan juga pemerintah daerah," ujar Budi Santoso.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, distributor lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315. Mereka memperoleh minyak goreng rakyat dari produsen minyak goreng, dan terdaftar pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) serta melakukan distribusi minyak goreng rakyat kepada distributor lini 2 dan/atau Pengecer.

Sedangkan distributor lini 2 yang selanjutnya disebut D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh minyak goreng rakyat dari D1. Mereka terdaftar pada SIMIRAH serta melakukan distribusi minyak goreng rakyat kepada Pengecer.

Dua Kali Lipat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah akan membanjiri pasar dengan stok minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebanyak dua kali lipat pada periode Ramadhan dan Lebaran 2025. Zulkifli mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan harga MinyaKita tidak naik pada saat puasa dan hari raya.

"Minyak goreng banyak, bahkan minyak goreng akan banjiri pasar dua kali dari sebelumnya, jadi dua kali lebih banyak (dibanding hari biasa)," kata Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (3/3). 

Tak hanya itu, lanjut Zulkifli, stok barang kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula pasir, daging, susu, telur, bawang merah, bawah putih, elpiji, dan garam juga dipastikan aman.

Ia mengatakan, persediaan beras di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 2 juta ton. Zulkifli pun meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan harga maupun ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok.

"Ketersediaan sembilan bahan pokok tersedia di mana-mana. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, mau belanja di mana saja, kapan saja, barangnya ada," ujarnya.

 Zulkifli mengimbau seluruh pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan momen Ramadhan dan Idulfitri untuk mencari keuntungan sendiri.

Menurut dia, Kemenko Pangan telah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak para pedagang yang memainkan harga pasar. "Hati-hati tidak boleh menimbun barang dagangannya mengharapkan untuk yang lebih besar," ucap Zulkifli.

Pemerintah sendiri mulai menggelar operasi pasar pangan murah guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) puasa Ramadan hingga Idulfitri 2025.